Lombok Post
Headline Pendidikan

Pungli Masih Menghantui Siswa Baru

Kepala Perwakilan Ombudsman NTB, Adhar Hakim

MATARAM – Kendala pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dinilai Ombudsman NTB karena pemerintah tidak konsisten mengawal petunjuk teknis (juknis) PPDB. Pelanggaran terhadap juknis PPDB membuat persoalan pelik di sektor pendidikan. Beberapa persoalan seperti membludaknya siswa baru. Dampaknya, jumlah rombongan belajar (rombel) di banyak sekolah membengkak.

a�?Rata-rata pelanggaran juknis berkaitan dengan pembengkakan rombongan belajar 40 persenA� yang ditetapkan dalam juknis,a�? kata Kepala Perwakilan Ombudsman NTB Adhar Hakim pada Lombok Post.

Akibatnya, kata Adhar, rombel bertambah dan membuat munculnya praktik pungutan liar (pungli) pada peserta didik baru.

a�?Biasanya terjadi pada pendaftaran ulang. Ada juga yang setelah diterima,a��a�� bebernya.

Padahal, menurut Adhar, aturan secara tegas melarang adanya pungli dalam bentuk apapun saat PPDB. Ia pun meminta setiap kabupaten/kota tidak menjalankan pungli saat PPDB.

a�?a��Jika tegas pemerintah daerah maka tak ada masalah dalam PPDB,a��a�� ucapnya.

Adhar menilai, penerimaan siswa jalur bina lingkungan (BL) berpotensi memicu pungli. Tahun lalu, Ombudsman NTB menemukan siswa dibebankan biaya yang sifatnya mengikat. Itu tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar. Sedangkan pada tingkatA� SMA menemukan siswa dari jalur BL diminta sumbangan antara Rp 3-5 juta.

a�?a��Dana ini akan digunakan buat kelas baru atau biaya operasional tahunan yang besar,a��a�� terangnya.

PPDB tahun ini, Adhar meminta masyarakat aktif mencegah maraknya pungli saat PPDB.

Terpisah, Kepala Dinas Dikpora NTB H Rosiady Sayuti mengatakan, PPDB tidak ada kaitan dengan provinsi. Karena PPDB langsung ditentukan kabupaten/kota.

a�?a��PPDB ini urusan kabupaten/kota,a��a�� ucapnya singkat.

Sementara Kepala Dinas Dikpora Mataram H Sudenom menyebut, PPDB bakal diserahkan langsung ke sekolah dengan pertimbangan wali kota. Pihak sekolah menerima siswa sesuai rombel.

a�?a��Kita akan kawal pelaksanaan PPDB ini,a��a�� ujarnya. (jay/r13)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost