Lombok Post
Headline Sumbawa

Pemda dan Kejari Terus Menagih

Tower Pemancar sinyal

*Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi

SUMBAWA – Pemda Sumbawa tetap berpegang teguh pada aturan terkait pembayaran retribusi menara telekomunikasi oleh sejumlah provider. Dimana pembayaran retribusi harus sesuai ketentuannya.

Kasi Datun Kejaksaan Negeri Sumbawa, Benny Daniel P, SH yang ditemui di ruang kerjanya kemarin mengatakan, nilai retribusi itu sebesar dua persen dari NJOP. Yang menetapkan NJOP adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa. Dalam Perda tentang retribusi dengan tegas diatur jumlah retribusi senilai dua persen NJOP. ”Dibawah dari itu sudah tidak sesuai dengan ketentuan. Nanti kita yang salah kalau nilainya dibawah itu,” ujar Benny, akrab pejabat ini disapa kepada radar Sumbawa (Lombok Post Group), kemarinA�(14/6).

Benny menerangkan, pembayaran retribusi itu sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak mungkin kurang. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) menetapkan surat tagihan retribusi daerah sesuai ketentuan. Tidak mungkin pihak Dishubkominfo kurang dari jumlah itu. Dalam hal ini, Dishubkominfo hanya melaksanakan tugas untuk melakukan penagihan.

Sebelumnya, telah dilakukan pemanggilan terhadap perwakilan empat provider tersebut. Namun, dari empat provider, hanya dua provider saja yang menghadiri pertemuan dengan Dishubkominfo. Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa selaku jaksa pengacara negara, pihak provider mengeluhkan besaran jumlah retribusi yang harus dibayarkan.

Pertemuan itu hanya dihadiri oleh perwakilan Telkomsel dan XL. Namun diantara mereka ada perwakilan dari Aliansi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI). Dimana yang bersangkutan juga mewakili dua provider lainnya, yakni Indosat dan Daya Mitra.

Benny mengungkapkan, Pemda Sumbawa juga sudah mengeluarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk menangani persoalan ini. SKK ini dinyatakan selesai jika pembayaran sudah dinyatakan sudah selesai. Sesuai SKK ini, pihaknya berhak memanggil penyedia menara telekomunikasi, menandatangani berita acara, memberikan teguran, menerima setoran dan disetorkan langsung ke kas daerah, serta melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pemilik kuasa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sejauh ini, baru dua provider yang melakukan pembayaran, yakni Telkomsel dan Xl. Tapi, dua provider itu masih memiliki tunggakan. Dalam hal ini, Telkomsel masih harus membayar sebesar Rp 151 juta, dan XL juga masih harus membayar sebesar Rp 616 juta. Sementara Indosat masih memiliki tunggakan sebesar Rp 57 juta dan Daya Mitra sebesar Rp 49 juta.

Rencananya, pekan depan pihaknya akan kembali melakukan surat panggilan kepada empat provider tersebut untuk membahas persoalan ini. Apabila para provider tersebut masih enggan untuk membayar sesuai dengan ketentuan, maka akan dilakukan upaya hukum. (run/r9)

Berita Lainnya

Didukung Warga, Ustad Budi Tak Gentar Dikepung Calon Petahana

Redaksi Lombok Post

Bangun Mandalika, ITDC Pinjam Rp 3,6 Triliun ke AIIB

Redaksi LombokPost

Mohan Bikin Kejutan di Mataram Jazz & World Music Festival 2018

Redaksi LombokPost

Setengah Hati Urusi Bisnis “Nakal”

Redaksi LombokPost

Jalan Terjal Memburu Para Bandar

Redaksi LombokPost

Gempa Lagi, Panik Lagi

Redaksi Lombok Post

Pintu Beasiswa Eropa Terbuka Lebar untuk Pelajar NTB

Redaksi Lombok Post

Gempa Lagi, Lombok Belum Stabil

Redaksi Lombok Post

Dompet PNS Makin Tebal, Pemkot Siapkan Rp 363 Miliar

Redaksi Lombok Post