Lombok Post
Bima - Dompu Headline

Perangkat Desa Merasa Dizolimi DPRD

Ketua Forum Perangkat Desa Indonesia (FPDI) Dompu, Sudirman

DOMPU – Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinilai sebagai bentuk kezoliman terhadap perangkat desa.

Hal itu disampaikan Ketua Forum Perangkat Desa Indonesia (FPDI) Dompu, Sudirman. Staf Desa Konte, Kecamatan Kempo ini mengaku, kecewa dengan perda tersebut. Sebab diakui, perda itu sangat merugikan perangkat desa.”Perda itu adalah bentuk kezoliman terhadap perangkat desa,” tegasnya pada Radar Dompu (Lombok Post Group), kemarin.

Terutama, lanjutnya, berkaitan dengan masa kerja perangkat desa. Hal itu sangat melenceng jauh dari peraturan perundangan-undangan.

Dikatakan, jika mengacu pada peraturan saat ini, masa kerja perangkat desa sampai umur 60 tahun. Sementara pada perda inisiatif tersebut, masa kerja hanya 6 tahun. “Hak kami telah dirampas. Dengan adanya perda itu, maka 99 persen perangkat desa saat ini akan gugur,” ujarnya.

Diakui, pihaknya telah keberatan ketika uji publik perda tersebut. Hanya saja tidak diindahkan pihak dewan. “Kami sudah laporkan masalah itu kepada pemerintah daerah. Terlebih lagi kepada dewan. Namun sepertinya kami hanya dipimpong,” jelasnya.

Dikatakan, pihaknya akan melakukan unjuk rasa dan aksi mogok kerja jika perda tersebut tidak ditinjau kembali. Bahkan masalah itu akan disampaikan hingga ke pusat. “Hal ini terkesan aneh. Perda seperti itu hanya ada di Dompu. Sementara di daerah lain tidak ada,” ujarnya.

Dia meminta agar semua perangkat desa di Kabupaten Dompu turut melawan kezoliman itu. Serta memperjuangkan hak yang telah dirampas pihak dewan. “Kami akan tetap memperjuangkan hak kami. Sebab ini menyangkut hajat hidup,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPRD Dompu Kurnia Ramadhan mengaku, perda inisiatif tersebut tidak lahir begitu saja. Namun telah melalui proses dan tahapan pembahasan yang panjang. “Penyusunan perda inisiatif ini pun didasari sejumlah aturan yang lebih tinggi,” jelasnya.

Dia merasa tidak pernah menzolimi, apalagi hingga merampas hak aparatur desa. Perda yang dibuat telah sesuai aturan dan mekanisme. “Kalau dibilang menzolimi. Justru perangkat desa yang sekarang menzolimi para generasi. Sebab mereka tidak memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya,” pungkasnya. (cr-fir/di/r9)

Berita Lainnya

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost

Sosialisasikan Migrasi Aman Dengan Drama Rudat

Redaksi LombokPost

Sukiman Ungkap Kekecawaan di Hari Pahlawan

Redaksi LombokPost

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post

Baru Satu Kabupaten Ajukan UMK

Redaksi LombokPost