Lombok Post
NASIONAL

KPK Akhiri Hatrick Kekalahan

Jakarta – Tren kekalahan yang dialami KPK di tiga sidang praperadilan terakhir berhasil dihentikan. Kemarin, lembaga antirasuah itu berhasil mengandaskan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Suroso Atmo Martoyo. Dalam putusannya, gugatan praperadilan Suroso dinyatakan gugur.

“Atas pertimbangan yang sudah dibacakan di atas, kami menyatakan praperadilan gugur,” ujar hakim tunggal Martin Ponto Bidara saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Keputusan itu diambil setelah berkas kasus tersebut sudah dilimpahkan KPK ke Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Bahkan, sidang pokok perkaranya sudah dibuka pada 11 Juni lalu. Berdasarkan pasal 82 ayat 1 D KUHAP, praperadilan otomatis gugur ketika berkas sudah dilimpahkan.

Menanggapi keputusan itu, kuasa hukum Suroso, Jonas M Sihaloho tidak bisa mneyembunyikan rasa kecewanya. Dia menilai KPK sengaja menunda proses praperadilan, sambil mempercepat pelimpahan berkas ke pengadilan.

“Kami kecewa, karena ini hanya masalah waktu yang tipis,” ujarnya usai persidangan.

Dia menyayangkan keputusan KPK yang dua kali tidak menghadiri praperadilan tanpa keterangan.

“Seandainya tidak ditunda dua kali,” ungkapnya meratapi.

Kendati demikian, Jonas mengaku tidak patah arang. Dia dan kliennya mengaku menghormati keputusan pengadilan dan siap menghadapi sidang pokok perkara.

Sementara itu, kuasa hukum KPK Nur Chusniah membantah tuduhan Jonas terkait strategi KPK mengulur-ulur waktu. Menurutnya, penundaan selama dua minggu yang diajukan KPK digunakan untuk persiapan.

“Selain menyiapkan jawaban, kita juga perlu menyiapkan ahli. Kan ahli harus janjian dulu,” ungkapnya.

Dia juga menegaskan jika permohonan penundaan itu dilakukan secara resmi melalui surat. Hanya saja, surat tersebut tidak disampaikan ke hakim.

Adapun terkait dipercepatnya pelimpahan berkas ke pengadilan tipikor, Chusniah mengatakan itu kebijakan bagian penindakkan. Sepengetahuannya, percepatan pelimpahan berkas memang menjadi strategi KPK dalam menghadapi gelombang praperadilan.

“Agar cepat disidangkan,” katanya. (far/r7)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post