Lombok Post
NASIONAL

SDA Iri pada Eks Pimpinan KPK

kpk.jpnn

* Minta Penangguhan Penahanan nb

JAKARTA – Berbagai cara dilakukan Suryadharma Ali (SDA) agar bisa menghirup udara bebas. Setelah menempuh praperadilan dan menolak menandatangani berita acara penahanan, kini SDA mengajukan penangguhan penahanan.

Pengajuan disampaikan kolega SDA, Djan Faridz, kemarin. Ketua umum PPP versi Mukhtamar Jakarta itu mendatangi KPK bersama sejumlah kader partai berlogo kakbah itu.

“Kami ingin menyerahkan surat permohonan penangguhan penahanan,” katanya.

Djan menyebut SDA merupakan ketua majelis pertimbangan PPP. Sehingga dia dan semua kader PPP siap menjadi penjamin penangguhan penahanannya. Djan mengaku perlu menangguhkan penahanan SDA karena kehadiran mantan Menteri Agama itu sangat dibutuhkan partai.

“Pak SDA bisa menjadi pemersatu partai,” terang mantan Menteri Perumahan Rakyat itu.
Kepengurusan PPP kini memang pecah. Beberapa kader menjadi kubu Djan Faridz. Sementara sejumlah orang lainnya merapat ke kelompok Romahurmuziy.

Alasan penangguhan lainnya disampaikan pengacara SDA, Humphrey Djemat. Pada JPNN Humphrey mengatakan kliennya selama ini ditahan untuk proses hukum yang tidak jelas.

“Mengapa tidak jelas? Ya, karena sampai sekarang KPK belum bisa menemukan unsur kerugian negaranya,” kata Humphrey.

Penangguhan SDA dimintakan juga atas dasar keadilan dan kemanusiaan. Mereka menyebut KPK berupaya meminta penangguhan terhadap Bambang Widjojanto, Abraham Samad dan Novel Baswedan ke polisi. Nah hal yang sama juga diajukan SDA ke KPK.

“Harus ada perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kalau KPK melakukan itu (permohonan penangguhan penahanan), ya jangan ada diskriminasi,” ujarnya.

Selain itu, Humphrey mengatakan kondisi kesehatan kliennya makin drop. SDA disebut sudah dua kali operasi untuk penyakit jantung dan diabetesnya.

“Kalau kemudian ditahanan ada apa-apa dengan kondisi Pak SDA. KPK kan repot juga, mereka harus tanggung jawab,” ungkap Humphrey.

Dia menggaransi kliennya tak akan melarikan diri dan menyembunyikan barang bukti.
“Pak SDA selama ini juga kooperatif,” imbuhnya.

Humphrey boleh saja menyebut kliennya kooperatif. Namun kenyataannya, SDA beberapa kali melakukan perlawanan terhadap KPK. Misalnya saja menolak menandatangani berita acara penahanan maupun perpanjangan penahanan.

Pimpinan KPK Johan Budi belum bisa memberikan kepastian apakah instansinya bakal menangguhkan penahanan SDA atau tidak.
“Keputusan semacam ini harus melalui rapat pimpinan dulu,” kata Johan.(gun/r7)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post