Lombok Post
Headline NASIONAL

Menteri Yuddy Tegaskan Tidak Ada Lowongan CPNS

MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi

* Jangan Sampai Ganggu Pelayanan Vital Masyarakat

JAKARTA – Kabar tidak ada tes CPNS 2015 semakin jelas. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan memang benar tahun ini tidak ada rekrutmen CPNS baru.

Ditemui di kantornya kemarin (Rabu, 17/6), selama 2015 tidak dibuka tes CPNS baru. Baik itu dari kelompok pelamar umum maupun tenaga honorer kategori dua (K-II).

“Yang ada hanya kuota untuk sekolah kedinasan,” ujar Yuddy. Data sementara, kuota CPNS baru dari kelompok pelajar sekolah kedinasan berjumlah 10 ribu kursi.

Yuddy mengatakan pemerintah tetap membuka lowongan CPNS dari sekolah kedinasan, karena kuotanya sudah diatur atau dirancang sejak lama. Sedangkan untuk pelamar umum, pemerintah tahun ini tidak mengalokasikan anggaran tes atau seleksi CPNS baru.

“Tahun ini kita fokus merancang bagimana mekanisme tes CPNS baru untuk tahun depan,” katanya. Termasuk bagaimana mengakomodir tuntutan supaya tenaga honorer K-II yang lulus validasi tetapi tidak lolos tes pengangkatan CPNS tahun lalu.

Informasi awal pengangkatan tenaga honorer K-II yang bergulir mulai tahun depan, dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya. Rencananya kuota CPNS baru yang disiapkan untuk tenaga honorer K-II berjumlah 30 ribu kursi.

“Pembahasan masih berlangsung, masyarakat tunggu informasi resmi dari pemerintah,” katanya.

Sedangkan untuk kelompok pelamar umum, awalnya tahun ini akan disiapkan 100 ribu kursi. Tetapi akhirnya diputuskan rekrutmen CPNS baru tidak dibuka.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengatakan, pemerintah harus siap terhadap konsekuensi penghentian rekrutmen CPNS baru.

“Khususnya terkait dengan posisi atau formasi guru,” katanya di kantor PGRI.

Dia menegaskan proses pendidikan tidak boleh terganggu akibat kekosongan guru karena tidak ada pengganti yang pensiun. Kebijakan menyetop rekrutmen CPNS baru ini diharapkan juga tidak boleh mengganggu pelayanan vital lain seperti kesehatan.

Sulistyo menuturkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih belum memiliki data populasi guru secara akurat. Dia mengatakan informasi yang beredar jumlah guru sejatinya sudah cukup. Tetapi sebarannya belum merata. Guru menumpuk di wilayah perkotaan. Namun kosong di wilayah pedesaan.

Jika benar guru dia Indonesia sudah cukup tetapi sebarannya belum merata, dia berharap pemerintah pusat lebih tegas menjalankan distribusi guru. Aturan redistribusi guru yang menumpuk di perkotaan kemudian digeser ke wilayah pedasaan, menurut Sulistyo selama ini belum efektif. (wan/r7)

Berita Lainnya

Tujuh Warga Jadi Tersangka

Redaksi LombokPost

Kades Sukamulia Buronan Polisi

Redaksi LombokPost

Calon Komisioner Gagal Somasi KPU

Redaksi LombokPost

Kepala OPD Akan “Dikocok” Ulang

Redaksi LombokPost

Cegah Aksi Para Spekulan, Polisi-Pemprov Pantau Pasar

Redaksi LombokPost

KPU NTB Gelar Cerdas Cermat Pemilu bagi Pemilih Pemula

Redaksi LombokPost

Jaksa SP3 Kasus Izin Hutan Sekaroh

Redaksi LombokPost

Pengerukan Dermaga Labuhan Haji Terancam Molor

Redaksi LombokPost

Zul-Rohmi Perlu Banyak Sosialisasi

Redaksi Lombok Post