Lombok Post
Headline NASIONAL

MK Larang Nikah Beda Agama

pilkada
Hakim Konstitusi Arif Hidayat (tengah) memimpin sidang putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (18/6/2015). Delapan Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi terhadap pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya mengenai beda agama. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa agama menjadi landasan bagi komunitas, individu, dan mewadahi hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

* Pertahankan Batas Usia Menikah

JAKARTA – Polemik pernikahan beda agama akhirnya selesai di meja hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin. Fatwa-fatwa tentang pernikahan beda agama yang dikeluarkan sejumlah institusi keagamaan Indonesia dikuatkan lewat putusan MK dengan menolak uji materi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Gugatan itu dilayangkan oleh Damian Agatha Yuvens, warga Lampung, dan tiga rekannya. Mereka menggugat pasal 2 ayat (1) yang membuat WNI tidak bisa melakukan pernikahan beda agama. Pasal tersebut menyatakan bahwa pernikahan yang sah adalah yang berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Ketua MK Arief Hidayat menilai setiap warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan UU dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Termasuk diantaranya kebebasan untuk menikah.

Hakim Konstitusi Anwar Usman menambahkan, pada alinea keempat UUD 1945 tercantum Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ideologi bangsa. Karena itu, setiap tindakan warga negara selalu punya hubungan yang erat dengan agama. Termasuk di dalamnya perkawinan.

UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebut bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Suatu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa pernikahan merupakan bagian dari hukum agama. Negara hanya menguatkan melalui pencatatan secara formal.

“Agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan negara,” tambahnya.

Dalam putusan penolakan tersebut, Hakim Konstitusi Maria Farida memiliki alasan yang berbeda (concurring opinion). Menurut dia, pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan memang bisa menimbulkan beberapa penafsiran. Pertama, perkawinan beda agama boleh dan sah untuk dilakukan. Kedua, perkawinan beda agama boleh dilakukan tapi tidak sah.

“Tafsiran ketiga, perkawinan beda agama dan kepercayaan tidak boleh dilakukan dan tidak sah,” tuturnya.

Tidak heran, akhirnya muncul kasus WNI menikah beda agama di luar negeri lalu didaftarkan di kantor catatan sipil. Meskipun demikian, bukan berarti lantas gugatan yang dilayangkan Damian bisa dibenarkan. Gugatan tersebut apabila dikabulkan justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan penafsiran yang makin bervariasi.

Maria hanya mengingatkan bahwa UU Perkawinan sudah berusia 41 tahun dan dibuat sebelum ada amandemen UUD 1945.

“Sudah selayaknya undang-undang a quo (yang digugat) dapat dikaji kembali dan dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan,” tambahnya.

Sementara itu, Damian menyatakan pihaknya menghormati putusan MK yang menolak gugatannya. Pihaknya masih akan mempelajari putusan tersebut, terutama pertimbangan yang disampaikan Maria.

“Ibu Maria lebih melihat kenyataan sosial di masyarakat,” tuturnya. dia sepakat bahwa UU Perkawinan harus dikaji ulang karena menimbulkan banyak persoalan sosial di era saat ini.

Sementara itu batas usia perkawinan yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 dipertahankan Mahkamah Konstitusi (MK). MK menolak gugatan sejumlah aktivis perempuan dan anak yang meminta MK menaikkan batas usia menikah dari 16 menjadi 18 tahun. Batas umur itu tercantum dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.

Majelis hakim berpendapat bahwa beberapa agama yang diakui di Indonesia memiliki pengaturan yang berbeda dalam hal usia minimum pernikahan. Misalnya, agama Islam yang tidak menetapkan usia tertentu, namun hanya mensyaratkan akil balig, berakal sehat, serta mampu membedakan baik dan buruk.

Karena itu, pembuat UU akhirnya menetapkan batas minimum usia untuk menikah, yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Alasannya, menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan. Terkait norma yang mengatur batas usia dalam sebuah UU, MK pernah memasukkannya di pertimbangan putusan perkara-perkara sebelumnya.

“Batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada,” terang hakim konstitusi Patrialis Akbar. Undang-Undang Dasar 1945 pun tidak mengatur secara jelas mengenai batas usia seseorang disebut sebagai anak.

Menurut majelis hakim, persoalan yang disampaikan para pemohon terkait pernikahan perempuan di usia 16 merupakan masalah konkret. Masalah tersebut tidak murni akibat usia.

“Tidak ada jaminan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 menjadi 18 tahun akan mengurangi angka perceraian, permasalahan kesehatan, dan masalah sosial lainnya,” lanjut mantan Menkum HAM tersebut.

Putusan itu memantik kekecewaan para aktivis perempuan yang sejak awal mengikuti jalannya sidang. Para aktivis langsung menggelar aksi tabur bunga di lobi gedung MK sebagai pelampiasan. Mereka juga mengenakan ikat kepala ungu sebagai bentuk protes.

Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika Sari menuturkan, pihaknya melihat realita di masyarakat bahwa proses perkawinan anak menimbulkan banyak masalah. Di antaranya, anak perempuan yang putus sekolah, kesehatan reproduksi memburuk, serta angka kematian ibu dan anak tinggi.

Pihaknya akan melakukan upaya hukum lain, salah satunya melalui DPR. Revisi UU Perkawinan sudah masuk prolegnas.

“Kami akan memasukkan klausul usia perkawinan untuk diubah,” ujarnya. Sebab, tidak sedikit pernikahan dini yang hanya berumur satu atau dua tahun, kemudian bercerai. (byu/kim/c10/fat/r7)

Berita Lainnya

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost