Lombok Post
NASIONAL

Tersangka Sebut Nama JK

yusuf-kalla

* Kasus Korupsi Kondensat

JAKARTAA�A�- Pengusutan kasus dugaan korupsi penjualan kondensat jatah negara memasuki tahap pemeriksaan tersangka. Kemarin (Kamis,18/9), dua dari tiga orang tersangka sementara, yakni Raden Priyono (RP) mantan Ketua BP Migas (sekarang SKK Migas) dan Djoko Harsono (DH) memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Ditemui usai menjalani pemeriksaan, RP menolak disebut menyalahgunakan wewenang. Dia menegaskan jika penunjukan langsung yang diambilnya tidak menyalahi peraturan. Pasalnya, menurutnya, untuk kilang dalam negeri dalam prosesnya boleh melalui penunjukan langsung.

“Kalau tidak terserap oleh kilang dalam negeri, itu baru dilelang. Terserah mau ke luar atau tetap di dalam,” ujarnya di pelataran Bareskrim Polri tadi malam.

Lantas ketika ditanya kenapa memilih PT TPPI, RP menegaskan jika itu berdasarkan keputusan rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ketika disinggung apakah wapres memberikan instruksi khusus, RP menjawab ngambang.

“Hasil rapat dengan wapres kan disebutkan bahwa TPPI harus beroperasi kembali. Jadi disuplai kondensat,” imbuhnya.

Tak hanaya itu, RP juga membantah jika TPPI tidak membayar ke negara. Dari total transaksi sejumlah USD 2,7 miliar, TPPI sudah membayar USD 2,57 miliar. Sehingga total piutang hanya USD 139 juta.

Untuk menyelesaikan persoalan utang tersebut, RP menjelaskan, prosesnya sudah diputukan pengadilan niaga. Dimana diputuskan TPPI memiliki utang kepada negara.

“Harus dibayar dalam tempo 15 tahun, berarti sampai sekarang masih dibayar. Jadi menurut pengadilan niaga harusnya kasus perdata,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Victor Edinson Simanjuntak mengatakan, beberapa keterangan yang diberikan RP tidak masuk akal. Salah satunya terkait penunjukan langsung.

“Mereka katakan, penunjukan hanya merupakan pemberitahuan. Nah, kalau penerbitan surat cuma pemberitahuan, tapi kenapa bisa lifting,” ujarnya di Bareskrim Polri Jakarta.

Adapun untuk keterkaitan Jusuf Kalla dalam penunjukkan PT TPPI, Victor kembali membantahnya. Dia menilai JK tidak dalam kapasitasnya menyetujui atau tidak.

“Itu kan mereka cuma bawa-bawa gitu saja,” imbuhnya.

Menurut Victor, kalaupun dalam rapat tersebut ditetapkan TPPI sebagai pemegang pengelolaan kondensat, tidak lantas membuat BP Migas boleh menghilangkan berbagai persyaratan.

“Itu kan harus dilaksanakan. Kenapa ada pejabat diangkat tinggi kalau hanya menjalankan perintah begitu saja,” imbuhnya.

Victor menjelaskan, DH yang menandatangani surat yang mengizinkan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) melakukan lifting dari SKK Migas. Padahal belum ada perjanjian kontrak. Sementara RP, selain memberi izin lifting, dia juga yang menunjuk langsung TPPI tanpa melalui prosedur yang benar.

“Setahun kemudian menerbitkan kontrak kerja,” ungkapnya.

Dalam prosesnya, kontrak kerja tidak dilakukan dengan benar. Karena tidak ada tim penunjuk dan penilaian yang menganalisa kemampuan TPPI dan sebagainya. Beberapa hal yang dilanggar sebenarnya merupakan aturan yang dibuat SKK Migas sendiri.

“Alasan mereka menabrak aturan ini yang sedang kita cari,” ungkapnya.

Guna mempermudah penyidikan selanjutnya, Bareskrim telah meminta catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ketiga tersangka tersebut kepada KPK sejak tiga minggu yang lalu.

“Tapi belum dapat balasan. Itu penting sekali,” imbuhnya.

Dari LHKPN itu, penyidik bisa menerka kemana aliran hasil korupsi tersebut. Juga bisa digunakan sebagai data awal harta yang dimiliki untuk kemudian dikembangkan dalam penyidikan.

Tak hanya itu, kemarin, Bareskrim juga menerjunkan tim untuk melakukan penggeledahan di rumah RP dan DH. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mencari data dan barang bukti lainnya yang diduga memiliki keterkaitan.

Sementara untuk satu tersangka lainnya, HW, polisi masih menunggu respon dari kepolisian Singapura. Pasalnya, HW tengah menjalani pemeriksaan di negeri singa tersebut.

“Kapolri sudah mendukung,” ungkapnya.

Untuk sementara, Bareskrim baru akan menuntut pasal terkait tindak pidana korupsi. Pasalnya, hingga saat ini, Bareskrim belum menerima LHKPN dan hasil audit PPATK.

“Ada kemungkinan merambah ke TPPU,” pungkasnya. Bareskrim sendiri tidak melakukan penahanan terhadap keduanya. Pasalnya, keduanya dinilai kooperatif dalam menjalani pemeriksaan.(far/r7)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post