Lombok Post
Headline Metropolis

Fauzan Resmi PLT Bupati Lobar

Perusahaan
Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar), H Fauzan Khalid

* Kantongi Seluruh Kewenangan Bupati

MATARAM – Surat pemberhentian sementara Bupati Lombok Barat (Lobar) H Zaini Arony sudah ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Roda pemerintahan Lobar pun, untuk sementara, akan diambil alih Wakil Bupati Fauzan Khalid.

a�?Kemarin (Kamis) ditandatangani, Senin kita akan ambil,a�? kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Pemprov NTB, Lalu Dirjaharta di ruang kerjanya, Jumat (19/15).

Surat pemberhentian sementara Zaini memang telah dilayangkan Pemprov sejak 29 Mei. Ini berkaitan dengan statusnya sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan terkait permohonan izin pengembangan kawasan wisata.

Untuk mengisi kekosongan selama pemberhentian sementara Zaini, Wabup Fauzan langsung ditunjuk sebagai PLT. Ini resmi berlaku sejak surat keputusan tersebut diserahkan oleh gubernur kepada yang bersangkutan.

a�?Suratnya kan kita ambil Senin depan. Kemungkinan, Rabu sudah bisa diserahterimakan kepada PLT yang ditunjuk,a�? papar Dirjaharta.

Mantan Kepala Biro Kerja Sama Sumber Daya Alam ini menambahkan, untuk penetapan Bupati definitif harus menunggu putusan pengadilan yang berbekuatan hukum tetap. a�?Kalau sudah didefinitifkan, baru nanti ditentukan apakah akan ada wakil bupati baru atau tidak. Untuk itu, kita juga perlu mempertimbangkan periode waktu sisa kepemimpinannya,a�? lanjutnya.

Jika pada putusan pengadilan kelak Zaini dinyatakan tidak bersalah, maka dapat dikeluarkan SK oleh Mendagri untuk pembatalan surat pemberhentian sementara.

Sementara, Faozan yang akan segera menjabat sebagai PLT nantinya memiliki kewenangan yang sama dengan bupati. Termasuk di antaranya perombokan jajaran pimpinan SKPD alias mutasi.

Pemprov NTB sendiri menyambut baik bahwa pemberhentian sementara Zaini dapat diproses cepat oleh Mendagri. Belum adanya penunjukan PLT selama ini, menghadirkan polemik sendiri di Lobar mengingat kewenangan wabup yang masih terbatas.

a�?Dengan akan segera ditetapkannya PLT, bisa menyelesaikan polemik tersebut. Mengingat semua kewenangan bupati dilimpahkan kepada PLT,a�? imbuhnya. (uki/r12)

Berita Lainnya

Kelelahan, Enam PPS Tumbang

Redaksi LombokPost

PSU Rentan Money Politic

Redaksi LombokPost

Kinerja Dewan Mengecewakan, Pembahasan Raperda Sangat Minim

Redaksi LombokPost

Telkomsel Optimalkan Jaringan di Lebih dari 1.400 Titik Penting

Redaksi Lombok Post

Buat Wisata Kuliner Ikan di Sekarbela

Redaksi LombokPost

Muhir Keok, Malik Melenggang

Redaksi LombokPost

Jadup Mulai Ada Titik Terang

Redaksi LombokPost

Aneh, Usulan Perda Koperasi Dihapus Begitu Saja

Redaksi LombokPost

Gubernur: Jangan Ada Dendam Politik!

Redaksi LombokPost