Lombok Post
Metropolis

UMKM Abaikan Sertifikat Halal

ilustrasi label halal/foto: indohub.com

MATARAM – Jumlah Usaha Kecil Menangah (UKM) di NTB yang sudah mengantongi sertifikat halal masih amat minim. Dari sebanyak 644.709 UKM yang ada, kurang dari sepuluh persen yang tercatat sudah mendapatkan sertifikat tersebut.

a�?Masih banyak kendala bagi pelaku UKM sehingga tak kunjung mengantongi sertifikat halal,a�? kata Kepala Dinas Koperasi UMKM NTB H Supran, kepada LombokPost, kemarin.

Data dari dinas Koperasi UMKM NTB sendiri, baru 160 UKM yang sudah dibantu untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut. Sementara, dari dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) sendiri baru tercatat 60 IKM yang difasilitasi untuk mendapat sertifikat halal.

a�?Sebenarnya banyak yang kita ajukan untuk mengurus sertifikat halal tetapi, setiap tahun biasanya hanya 40 UKM saja yang lolos atau memenuhi syarat,a�? kata Supran.

Padahal, pemerintah sendiri sudah menyiapkan anggaran khusus untuk membantu pelaku UKM mengurus sertifikat halal. Khusus bagi pelaku usaha kecil. Pengurusannya dijamin gratis alias tanpa biaya.

a�?Masalahnya bukan pada biaya pengurusan sertifikat halal. Itu sudah digratiskan bagi UKM kecil,a�? katanya.

Namun, kendalanya karena beberpa UKM memang tidak memenuhi persyaratan untuk memeperoleh sertifkat halal tersebut. Pasalnya, sebagian besar belum mengantongi nomor pangan industri rumah tangga. a�?Sebelumnya, UKM kan harus lolos uji balao POM juga,a�? katanya.

Kenyataannya, sebagian besar UKM tidak dapat memenuhi unsur higienis ataupun standar metode kerja yang ditetapkan. Ini juga tak terlepas dari keterbatasan modal atau perlatan yang dimiliki.

Selain itu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)juga menjadi faktor utama. Banyak pelaku usaha yang tidak menyadari pentingnya kebersihan. a�?Makanya, kami juga terus menerus melakukan sosialisasi,a�? kata Supran.

Di satu sisi, Gubernur NTB M Zainul Majdi sendiri memang terus mendukung agar semua UKM di NTB segera mengantongi sertifikat halal. Apalagi, NTB akan segera memberlakukan konsep wisata syariah dan segera memasuki pasar bebas Asia alias MEA. Tanpa sertifikat halal, produk UKM NTB dikhawatirkan bakal kalah salah saing. (uki/r12)

Berita Lainnya

Pemkot Optimis Semua Formasi Terisi

Redaksi LombokPost

Lahan Belum Beres, Pemkot Usulkan Rusunawa Nelayan

Redaksi LombokPost

Bukan Gertak Sambal! Ormas Ancam Turun Tertibkan Tempat Maksiat

Redaksi LombokPost

Lima Spa Abal-Abal Ditertibkan

Redaksi Lombok Post

Bunuh Diri kok Hobi

Redaksi Lombok Post

Situs Tua Ambruk Lagi

Redaksi Lombok Post

Dua Kafe Siapkan Wanita Penghibur

Redaksi Lombok Post

Efek Pemberlakuan Sistem Zonasi, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

Redaksi Lombok Post

Bukan Tidak Tahu, tapi Malas Patuh!

Redaksi LombokPost