Lombok Post
Sumbawa

Whales & Waves Dapat Rekomendasi UKL/UPL

TPA
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) KSB, H Usman HI

TALIWANG a�� Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumbawa Barat akhirnya menerbitkan rekomendasi kepada PT Whales & Waves untuk mendapatkan UKL/UPL (izin lingkungan,red).

Sebelumnya, perusahaan yang bergerak dibidang pariwisata Desa Kertasari Kecamatan Taliwang ini sempat ditegur pemerintah lantaran investasi dan pembangunan sarana pendukung kegiatan wisata wilayah ternyata tanpa sepengetahuan pemerintah. Selain itu, perusahaan milik investor asal Rusia ini ternyata tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah setempat. a�?a��Kemarin mereka sempat mengajukan permohonan untu mendapatkan UKL/UPL, kita sudah keluarkan rekomendasinya pada 26 Mei lalu. Nanti selanjutnya akan diproses sehingga izin tersebut bisa diperoleh,a��a�� jelas Kepala BLH KSB, H Usman, dikantornya, kemarin.

Rekomendasi itu diberikan setelah sebelumnya Whales & Waves juga melakukan pengurusan izin pemanfaatan ruang. Diakuinya, seharusnya sebelum perusahaan ini berinvestasi, lebih dulu harus menyelesaikan sejumlah kewajiban mereka, terutama administrasi perizinan. a�?a��Kita tidak pernah menolak kalau ada perusahaan yang mau berinvestasi di KSB, tapi harus melalui cara dan aturan yang berlaku di KSB. Bukan dengan cara-cara yang dilakukan sebelumnya, pemerintah belum tahu perusahaan itu apa, malah sudah dibangun tempat penginapan bahkan diam-diam beroperasi,a��a�� sesalnya.

Meski perusahaan itu milik pengusaha asal Rusia, nama yang tertera dalam proses pengurusan UKL/UPL itu adalah warga masyarakat setempat. a�?a��Yang mengurus itu namanya Andi Arfa, dia bertindak sebagai manager diperusahaan ini. Tapi kami ingatkan lagi, kalau mau aman investasi disini, jangan asal maen serobot, penuhi dulu semua aturan yang ada,a��a�� tambahnya.

Seperti diketahui, PT Whales & Waves ini sendiri sempat mendapat protes dari masyarakat setempat. Pasalnya, perusahaan itu selain beroperasi tanpa izin, juga akan mengancam keberadaan lahan rumput laut masyarakat setempat, apalagi disekitar lokasi yang sudah dikuasai perusahaan ini, tidak bisa sembarangan diakses oleh masyarakat lokal. Kondisi inilah yang kemudian menyebab adanya perbedaan pendapat diantara pengusaha dan masyarakat setempat.(far/r9)

Berita Lainnya

Dana Bantuan Korban Gempa Cair Pekan Ini

Redaksi LombokPost

Perpustakaan Cempi Jaya Banggakan Dompu

Redaksi LombokPost

Minyak Sumbawa Sangat Layak Menasional

Redaksi LombokPost

Puluhan Lampu Terpasang, Kota Bima Semakin Terang

Redaksi LombokPost

KPU Dompu Publikasikan Daftar Caleg Sementara

Redaksi LombokPost

Pelayanan RSUD Sumbawa Mulai Dibenahi

Jalan Teladan-Kelawis dan Batu Rotok Tuntas

Berkas SMKN Lunyuk Dikirim ke Kejaksaan

Istri Jadi TKW, GT Hamili Anak Kandungnya