Lombok Post
Politika

Barisan Demokrat Terbelah di Sumbawa

Demokrat
PETINGGI DEMOKRAT: Ketua Divisi Kaderisasi dan Diklat DPD Partai Demokrat Burhanuddin bersama Ketua Divisi Pertambangan dan Pertanahan DPD Partai Demokrat NTB Junaidi Kasum saat bertemu wartawan di Mataram kemarin.

MATARAM – Persoalan internal Partai Demokrat menjelang pilkada kian memanas. Terutama dukungan bakal calon kepala daerah di Kabupaten Sumbawa. Ketua Divisi Kaderisasi dan Diklat DPD Partai Demokrat NTB Burhanuddin mempertanyakan sikap Ketua DPC Partai Demokrat Sumbawa yang akan mendukung Mahmud Abdullah.

Menurut dia, perlu dilakukan investigasi terkait dukungan tersebut karena dinilai melampaui kewenangan tim tujuh yang dibentuk untuk menghadapi pilkada. Tim tujuh tersebut terdiri atas DPP, DPD, dan DPC. a�?Ya akan dilakukan investigasi mendalam dengan menanyakan langsung kepada PAC tekait dukungan tersebut,a�? kata dia. Seharusnya tambah Burhanuddin, melalui tim tujuh sebelum finalisasi dukungan.

Dikatakan, terdapat sejumlah kejanggalan yang menimbulkan kecurigaan terkait dukungan terhadap Mahmud Abdullah. Pasalnya, bakal calon kepala daerah itu selain bukan kader partai, juga dinilai memiliki latar belakang politik yang kurang memuaskan. Terlebih Partai Demokrat mempunyai kader potensial yang dapat diusung di pilkada Sumbawa.

Dia juga sudah menyerap beragam informasi baik terkait dugaan PAC yang belum di SK-kan, maupun lainnya. Apalagi sebelumnya DPC Partai Demokrat Sumbawa sudah menutup pendaftaran bakal calon kepala daerah sebelum Mahmud Abdullah terdaftar.

Burhanuddin menegaskan investigasi tersebut dilakukan untuk meminimalisasi aksi klaim dengan mencatut nama Ketua DPD Partai Demokrat TGB HM Zainul Majdi. Sebab, belakangan nama TGB kerap disebut-sebut mendukung salah satu pasangan bakal calon kepala daerah.

Selain itu, investigasi juga dilakukan untuk mengetahui apakah dukungan tersebut terkait dengan adanya pencairan mahar politik jelang pilkada. Tidak hanya di Kabupaten Sumbawa, investigasi akan digelar di tujuh kabupaten/kota yang menggelar pilkada. a�?Tentu harus disikapi maksimal karena ini menyangkut kedaulatan Partai Demokrat. Jangan hanya untuk kepentingan pribadi malah mengorbankan partai,a�? tandas dia.

Senada dengan Burhanuddin, Ketua Divisi Pertambangan dan Pertanahan Junaidi Kasum juga angkat bicara terkait berbagai persoalan diinternal demokrat jelang pilkada. Menurut dia, Ketua DPD Partai Demokrat TGB H M Zainul Majdi harus segera menyikapi persoalan itu. Partai Demokrat juga harus memperjelas status dan kreja tim tujuh yang sudah dibentuk untuk pilkada.

Tim tujuh yang sudah dibentuk diharapkan segera menunjuk juru bicara sehingga informasi tidak simpang siur terkait sikap politik partai. Sebab, sejumlah petinggi partai yang diharapkan bersikap justru punya kepentingan sendiri di pilkada.

Junaidi beraharap DPD Partai Demokrat tidak tebang pilih hanya mengurus pilkada di Pulau Lombok saja. Sementara empat pilkada di Pulau Sumbawa justru seolah dibiarkan. Hal itu terindikasi dugaan DPC-DPC di beberapa kabupaten di Sumbawa bermanuver sendiri-sendiri. (tan/r12)

Berita Lainnya

HBK Dukung Program Zul-Rohmi

Redaksi LombokPost

Pendaftaran Calon Angota KPU Diperpanjang

Redaksi LombokPost

Sembilan Sekolah Lolos Babak Penyisihan Lomba Cerdas Cermat

Redaksi LombokPost

Partisipasi Pemilih Nasional Ditarget 77,5 Persen

Redaksi Lombok Post

Pemilu Serentak 2019 Ribet

Redaksi LombokPost

Ma’ruf Amin Kampanye di Pondok?

Redaksi Lombok Post

Tiga Caleg DPRD NTB Dinyatakan TMS

Redaksi LombokPost

Bawaslu Bersiap Pelototi Kiai Ma’ruf, Ingatkan Tidak Kampanye di Ponpes

Redaksi LombokPost

Bung Nuri: Mari Berpolitik Santun

Redaksi LombokPost