Lombok Post
Metropolis

Eksekutif Terima Enam Ranperda Inisiatif Dewan

PIDATO : Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana membacakan pandangan eksekutif atas enam raperda inisiatif dewan, Sabtu (20/6).

MATARAM a�� Eksekutif menerima enam usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) hak inisiatif DPRD Kota Mataram. Persetujuan Pemkot Mataram ini disampaikan Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana dalam sidang DPRD Kota Mataram dengan agenda tanggapan Wali Kota Mataram terhadap enam ranperda hak inisiatif di gedung DPRD Kota Mataram,Sabtu (20/6).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi SH itu, Mohan menyampaikan, enam ranperda bisa dibahas lebih lanjut menjadi peraturan daerah (perda). Di antaranya Ranperda tentang Pengelolaan Parkir, Ranperda tentang Pengelolaan Tata Ruang Terbuka Hijau, Ranperda tentang Pedagang Kaki Lima, Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, kemudian Ranperda tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, terakhir Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.

a�?Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD Kota Mataram yang telah berinisiatif mengajukan enam ranperda tersebut sebagai sebuah regulasi dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kota Mataram,a�? katanya.

Ia menjelaskan, Ranperda tentang Pengelolaan Parkir diharapkan bisa mengatur pengelolaan parkir, juru parkir, lokasi parkir, dan tentunya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pengelolaan parkir perlu dilakukan secara terpadu oleh dinas terkait dengan menambah fungsi juru parkir untuk mengurangi potensi kebocoran pajak dan retribusi.

Begitu juga dengan Ranperda tentang Pengelolaan Tata Ruang Terbuka Hijau, diharapkan dapat menjadi regulasi yang tegas dalam mewujudkan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Mataram sebesar 30 persen.

a�?Dalam pemenuhan RTH 30 persen, hendaknya melibatkan pemangku kepentingan sehingga proses pembukaan RTH baru dapat direalisasikan dengan cepat dan mudah,a�? katanya.

Sementara Ranperda tentang Pedagang Kaki Lima, Mohan meminta agar diatur mengenai lokasi-lokasi yang membolehkan dan dilarang untuk PKL demi terciptanya ketertiban kota.

Selanjutnya, Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, ia meminta peran Satpol PP, camat, dan lurah diperkuat sebagai garda terdepan dalam menjaga siituasi dan kondisi masyarakat.

Kemudian Ranperda tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bisa menjadi perhatian batasan lokasi tempat berjualan agar tidak terjadi persaingan tidak sehat dan perebutan konsumen.

Terakhir Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, eksekutif berharap dipertimbangkan tentang pengaturan sertifikasi pengajar PAUD dan juga ketentuan perizinannya.(ili/r4)

Berita Lainnya

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost