Lombok Post
NASIONAL

Jangan Layani Nikah Beda Agama

Buku Nikah- Foto JPNN

JAKARTA – Mahkamah Konsutitusi (MK) baru saja mengeluarkan keputusan sengketa gugatan aturan nikah beda agama. Keputusan ini menguatkan bahwa nikah beda agama tidak bisa dilakukan di Indonesia. Semua instansi pemerintahan diminta konsisten tidak melayani nikah beda agama.

Ketua Komisi VIII (bidang kegamaan) DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, aparatur negara di instansi pusat maupun daerah tidak boleh lagi memfasilitasi atau meloloskan pencatatan nikah beda agama. “Saya kira sekarang ini celah nikah beda agama tidak lagi terbuka di Indonesia,” katanya di Jakarta kemarin (.

Politisi PAN itu mengatakan, selama ini muncul laporan ada sekelompok masyarakat yang memfasilitasi pernikahan beda agama. Kemudian mereka mencatatkan pernikahan beda agama itu ke dinas pencatatan sipil.

Menurut Saleh, setelah putusan MK itu keluar, maka dinas pencatatan sipil juga dilarang melayani pencatatan nikah beda agama.

Menurut Saleh pernikahan tidak sebatas urusan pencatatan administrasi saja. Tetapi juga terkait dengan persoalan spiritual dan sosial. Termasuk juga urusan waris kepada anak-anak. Untuk itu Saleh mengatakan demi kepastian hukum, pernikahan seharusnya tidak melanggar undang-undang dan diakui dalam pencatatan nikah.

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas) Islam Kementerian Agama Machasin mengatakan, pelayanan pencatatan nikah tidak ada perubahan atau ketentuan baru. Sebab putusan MK pada prinsipnya menguatkan ketentuan yang selama ini dijalankan pemerintah.

“Pencatatan nikah dilakukan pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari otoritas masing-masing agama,” katanya.

Dia mencontohkan petugas pencatat nikah di kantor urusan agama (KUA) tugasnya hanya mencatat nikah. Petugas melakukan pencatatan nikah setelah proses akad nikah dinyatakan sah oleh wali nikah.

Ada beberapa alasan yang diambil MK dalam memutuskan gugatan aturan nikah beda agama itu. Di antaranya adalah sebagai negara ketuhanan, maka perbuatan yang dilakukan oleh warga negara harus mempunyai hubungan erat dengan agama. Termasuk urusan pernikahan atau perkawinan.

MK juga beralasan, negara berperan melindungi warga negara dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (wan/end/r8)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post