Lombok Post
NASIONAL

Jokowi Diminta Sanksi JK

kpk.jpnn

* Terkait Revisi UU KPK

JAKARTA – Presiden Joko Widodo sudah menegaskan menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nyatanya masih banyak yang membantah anjuran orang nomor satu di Indonesia itu.

Parahnya, penolakan itu datang dari bawahan Jokowi. Melihat itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta presiden tegas memberikan sanksi bagi yang tidak mengikuti arahannya. Termasuk wakil presiden Jusuf Kalla (JK) dan sejumlah menteri.

Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Bidang Hukum Emerson Yuntho kemarin (21/6). Dalam keteranganya Emerson mengatakan sudah sepatutnya anjuran Jokowi yang menolak revisi UU no 30 tahun 2002 itu dipatuhi oleh bawahannya. Yang dibamksud bawahan yakni seluruh menteri kabinet kerja dan wakil presiden. “Sebab instruksi dari presiden,” jelasnya.

Emerson mengaku, presiden berhak memerintahkan seluruh bawahannya. Karena Jokowi merupakan kepala negara. Di Indonesia yang menganut sistem presidensiil, presiden merupakan pejabat tertinggi. “Jadi semua harus menurut,” jelasnya.

Untuk menghindari karut-marut persoalan revisi UU KPK, Emerson meminta Jokowi tegas. Yakni dengan memberikan sanksi bagi pembantunya yang membangkang. Termasuk bagi partai yang mendukung pemerintah. “Karena konsekuensi sebagai partai pendukung, ya mendukung semua kebijakan,” jelasnya.

Tak hanya memberikan sanksi, dia meminta Mantan Walikota Solo itu memikirkan langkah ke depan usai menyatakan penolakan terhadap revisi UU KPK. Menurut Emerson, presiden harus segera mencabut revisi UU KPK dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Pasalnya, jika tidak dicabut, maka sewaktu-waktu DPR dan bawahan Jokowi yakni Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) bisa membahas program tersebut.

“Karena nota akademisnya (NA) sudah disiapkan oleh Menkum HAM. Tinggal bahas saja,” paparnya.

Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Aradilla Caesar menjelaskan pilihan pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK merupakan pilihan yang salah. Sebab jika aturan itu dirubah, maka akan memangkas kewenangan KPK.

Menurut dia jika memang pemerintah dan DPR menginginkan KPK yang kuat, bukan UU KPK yang direvisi. Namun justru UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Contohnya memperberat ancaman pidana kepada pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut dia, jika pelaku korupsi merupakan pejabat publik hukumannya harus lebih berat. Minimal enam tahun penjara. Bagi pelaku yang bukan pejabat publik hukumannya minimal lima tahun penjara. “Harus diperberat agar menimbulkan efek jera,” ucapnya.

Tak cukup itu, Ardilla mengusulkan adanya pencabutan hak politik bagi koruptor. Ardilla mengatakan tidak ada yang bisa dicontoh dari koruptor sehingga tidak layak menjadi wakil rakyat. Selain itu ICW mengusulkan terpidana korupsi tidak mendapatkan keringanan hukuman seperti remisi. (aph)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post