Lombok Post
Headline NASIONAL

Kebijakan Tak Patut Dipidanakan

* KPK Dukung Pendapat Presiden

JAKARTA – KPK setuju dengan pendapat presiden yang berharap kebijakan dan penelitian institusi pemerintahan tak mudah dipidanakan. Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji melihat persoalan kebijakan dan penelitian layak ditindak jika terjadi kickback.

“Kami mengapresiasi pendapat presiden agar tidak melakukan penghukuman terhadap kebijakan dan penelitian. Sebab bagi kami itu persoalan administratiefrecht,” terang Anto, sapaan Indriyanto.

Profesor hukum pidana itu menyebut administratiefrecht tidak bisa dinilai dengan hukum pidana. Persoalannya lain lagi jika pada kebijakan dan penelitian di institusi pemerintahan itu terjadi kickback. Artinya, ada kesengajaan menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi dari kebijakan atau proyek-proyek penelitian tersebut.

“Kalau yang mendapatkan kickback dengan berlindung di balik kebijakan, ya harus dihukum, tapi kalau soal administratif saja ya jangan. Ini sudah universal sifatnya,” kata pria yang pernah menjadi staf ahli Kapolri itu.

Seperti diketahui, sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan menyebut presiden ingin ada harmonisasi undang-undang serta para lembaga penegak hukum di Indonesia. Presiden tak ingin peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya kesamaan persepsi dari para penegak hukum malah menimbulkan ketakutan.

Selain itu juga menjadi celah untuk menghukum orang yang tidak perlu dihukum. “Misalnya jadi celah untuk menghukum pejabat yang membuat kebijakan,” ujarnya.

Kejaksaan Agung, Polri maupun KPK diminta punya kesamaan pandangan terkait hal tersebut. Luhut menjadikan contoh pemidanaan Dahlan Iskan oleh Kejaksaan yang kemudian malah menimbulkan ketakutan para pejabat. “Sekarang ini pejabat pada takut, karena (kasus) Pak Dahlan,” singgung Luhut.

Presiden juga minta agar research institusi pemerintah tidak bisa serta merta dianggap merugikan keuangan negara saat terjadi masalah dalam pelaksanaannya. Pernyataan itu tentu merujuk pengusutan Kejaksaan Agung terhadap kasus pengadaan mobil listrik oleh tiga perusahaan BUMN. Pengadaan itu sendiri sebenarnya bagian dari penelitian untuk pengembangan mobil listrik di Indonesia.

Kejaksaan menilai pengadaan mobil listrik dengan dana sponsorship Pertamina, PGN dan BRI itu merugiakan keuangan negara. Mereka menggunakan dasar UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Sementara kuasa hukum Dahlan serta para praktisi hukum lainnya menilai persoalan itu tidak bisa ditarik ke pidana. Sebab, BUMN merupakan aset negara yang dipisahkan. Artinya kerugiaan yang dialami perusahaan BUMN itu tidak bisa dikategorikan kerugian negara. Hal itu didasarkan pada UU 19 / 2003 tentang BUMN dan UU No 1 / 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Terkait hal ini, Indriyanto mengatakan memang ada dua pendapat terkait status BUMN. Selama ini penegak hukum lebih menggunakan pendapat bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dengan cara menempatkan modal untuk kepentingan korporasi, maka satu sen pun harus dianggap sebagai keuangan negara. Oleh karena itu keuangan BUMN itu keuangan negara.

“Tapi bagi korporasi, kekayaan negara yang dipisahkan dengan cara tersebut harus tunduk pada UU Perseoran Terbatas, ranahnya hukum perdata,” jelas Indriyanto.

Menurut Indriyanto, pendapat selama ini juga dikemukakan Prof Erman Rajagukguk dan Profesor Romli Atmasasmita. Menurut Indriyanto, Mahkamah Agung juga pernah mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) yang mengatur bahwa BUMN bukan lagi masuk dalam pemahaman keuangan negara. “SEMA itu tidak diikuti absolute dan dikembalikan lagi pada kebebasan hakim,” kata Indriyanto.

Anggota Komisi VII (energi, riset, dan teknologi) Falah Amru bisa memahami harapan presiden sebagaimana yang disampaikan Luhut Panjaitan. Soal dana research, menurut politisi PDIP itu, faktanya memang masih relatif kecil hingga hari ini.

Dia mengungkap, bahwa dari total APBN 2015, alokasi anggaran untuk riset dan teknologi di Kemenristek Dikti hanya 0,9 persen. Itupun, lanjut dia, masih bercampur dengan pembiayaan untuk gaji dan sebagainya.

Bendahara PB NU itu kemudian membandingkan dengan Malaysia yang sudah menyediakan anggaran sebesar 1 persen murni untuk riset. “Jadi, kalau orang-orang seperti Pak Dahlan pontang-panting mencari dana sponsorship untuk riset mobil listrik ya itu realitas,” tandas Falah.

Dia menambahkan, keterbatasan anggaran untuk riset di satu sisi, dan tantangan perkembangan kebutuhan yang disesuaikan dengan zaman di sisi lain, menjadi kenyataan yang harus dihadapi pemerintah. Terutama, sosok-sosok yang ingin membuat berbagai terobosan.

“Karena itu, sinergi polri, kejaksaan, dan KPK, memang menjadi penting. Tanpa sinergi tersebut bisa potensi kacau semuanya,” tegasnya. (gun/dyn/r8)

Berita Lainnya

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost