Lombok Post
Opini

Dahlan dan Birokrat Kreatif

Mantan Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan usai menjalani pemeriksaan kedua di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Jumat (5/6/2015). Dahlan Iskan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pembangunan Gardu Induk di Unit Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara PT PLN Persero tahun anggaran 2011-2013.--FOTO : MUHAMAD ALI/JAWAPOS

* Oleh: Dr. M Firmansyah
(Dosen Sarjana dan Pasca sarjana FEB Universitas Mataram)

Kreativitas menjadi salah satu jalan untuk maju, tanpa kreativitas hidup menjadi kaku, tidak bergairah karena hidup akan cendrung monoton. Bila manusia tidak kreatif mungkin teori Robert Maltus berlaku saat ini. Maltus mengatakan manusia akan bersaing (bila perlu bunuh-bunuhan) mempertahankan eksistensi karena kekurangan bahan makanan. Faktanya, manusia lebih kreatif dari yang dibayangkan Maltus. Manusia mampu mencari jalan dengan berbagai inovasi untuk memproduksi makanan di atas pertumbuhan kelahiran yang terus melambung.

Namun jangan coba-coba bicara kretivitas dalam dunia birokrasi. Kelewat kreatif bisa-bisa penjara menunggu. Dahlan Iskan adalah korban dari a�?kretifitasa�? itu, Dahlan melabrak aturan demi mempercepat jalannya proyek pembangunan gardu listrik PLN. Dahlan tidak tega karena terus menerima laporan masyarakat atas buruknya ketersediaan listrik ketika menjadi Dirut PLN. Sehingga menyatakan siap bertanggung jawab, bahkan masuk penjara atas jalannya membubuhkan tandatangan guna mempercepat proyek tersebut.

Jangan Tuntut Kreativitas

Sekarang Dahlan menjadi tersangka atas a�?kreativitasa�? dan jalan yang diambilnya dengan gagah berani. Ia dituduh melakukan korupsi atas proyek triliunan rupiah tersebut. Kasus Dahlan menjadi catatan bagi pemerintah daerah, jangan terlalu menuntut kreatif pada anak buah. Memang faktanya tidak ada ruang untuk kreatif, sehingga minim menemukan birokrat out of the box. Bagaimana birokrat bisa kreatif sementara mereka bekerja sesuai SOP yang berlaku. Kelewat kreatif penjara siap menunggu.

Mesin birokrasi bekerja sebagaimana aturan yang mengikat mereka. Mereka bekerja seperti robot yang digerakan oleh tata aturan perundang-undangan sebagai remote controlnya. Bila kerja birokrasi macet, seperti serapan anggaran terlambat atau tidak tercapainya program tertentu pasti ada ganguan teknis dalam mesin tersebut. Saya yakin birokrat banyak yang punya kapasitas, baik secara individu maupun kolektif. Namun tidak banyak yang dapat diharapkan atas kapasitas itu selama tata aturan membatasi ruang gerak inovasi.

Kreativitas tentu sejalan dengan inovasi, sarat dengan gagasan-gagasan baru yang sering kali belum terjangkau oleh tata aturan lama. Membuktikan efektivitas inovasi biasanya dan seringkali butuh biaya, maka biaya itu bersumber dari uang negara dalam konteks birokrasi. Celakannya bila inovasi gagal karena ketidakpastian ekonomi menjadikan apapun perencanaan pembangunan tidaklah mustahil untuk gagal, uang negara menjadi lenyap. Pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu siap-siapdipanggil pihak berwajib atas kehilangan uang negara. Penggunaan uang negara yang tidak sesuai aturan entah itu digunakan untuk korupsi atau terdesak dalam pembangunan untuk masyarakat miskin sama saja melanggar hukum. Sehingga jangan pernah merasa mampu merubah keadaan bangsa inis eorangdiri, apalagi dengan menabrak aturan.

Pasca Dahlan

Sebagai salah satu pengusaha sukses rasanya kecil kemungkinan Dahlan berniat korupsi, walaupun tidaklah juga mustahil. Dahlan menyesal telah mengabaikan nasehat istrinya untuk tidak menerima tawaran SBY sebagai dirut PLN ditengah kelimpahan hidup yang diperoleh sebagai pebisnis sukses. Mungkin istri Dahlan berharap Dahlan cukup mengabdi dengan jalannya sendiri tanpa masuk dalam lingkaran birokrasi, terkadang nurani seorang istri cukup kuat dan jeli melihat keadaan namun tidak sedikit suami mengabaikannya.

Pasca kasus hukum yang menimpa Dahlan akan menyadarkan siapapun yang merasa punya kapasitas dan keberanian untuk merubah keadaan mengurungkan niatnya. Kecuali sedari awal sadar akan konsekuensinya, siap masuk penjara, siap dikucilkan dan menanggung segala resiko yang akan menerpa.

Tidak sedikit memang kisah seorang pemimpin yang tidak henti-hentinya memperkaya diri, lingkaran hidupnya penuh dengan korupsi. Ada pula yang rela mengorbankan anak buah demi cari aman sendiri, hal-hal menguntungkan adalah untuk dirinya namun bila merugikan untuk anak buahnya. Pada akhirnya waktu yang akan membuktikan. Pemimpin yang baik akan selalu didoakan baik, pemimpin dzolim yang tidak peduli kesusahan anak buah dan masyarakat akan didoakan sebaliknya.

Dahlan mau tidak mau harus fokus menghadapi kasus hukum yang menimpanya.Walau secara kasat mata dapat tergambar jelas bagaimana model penegakan hukum di tanah air ini. Namun demikian selalu ada harapan baik bila kita masih meyakini bahwa di atas segala-galanya ada Allah SWT.

Berita Lainnya

Pemuda dan Transformasi Masa Depan

Redaksi Lombok Post

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Pascagempa Lombok

Redaksi Lombok Post

Kebijakan dan Pengelolaan Dana Desa Melalui KPPN Mataram

NTB Menuju Panggung (Politik) Nasional

Redaksi Lombok Post

TGB dan Masa Depan Indonesia Gemilang

Redaksi Lombok Post

Gerakan Zakat: Antara Pergerkan, Angka, dan Regulasi

Redaksi Lombok Post

DIPLOMASI KEMANUSIAAN LEMBAGA ZAKAT

Redaksi Lombok Post

LEMBAGA ZAKAT: DARI FUNDRAISING KE FRIEND-RAISING

Redaksi Lombok Post

PILKADA ZAMAN NOW

Redaksi Lombok Post