Lombok Post
Bima - Dompu Headline

Menantu Bupati Diperiksa Jumat

No Korupsi

BIMA – Menantu Bupati Bima berinisial YS akan memberi klarifikasi kepada kepolisian. Dia sudah memberi sinyal ke polisi tentang kesiapannya diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan baju BBGRM tahun 2014.

”YS akhirnya bersedia diperiksa. Yang bersangkutan akan kita minta keterangannya Jumat (3/7),” ungkap Kasatreskrim Polres Bima Kota Iptu Yerry T Putra pada Radar Tambora (Lombok Post Group), kemarinA�selasa (30/7).

Menurut Yerry, kasus pengadaan baju BBGRM itu dalam waktu dekat akan ditetapkan tersangkanya. Hingga kemarin pihaknya masih terus melakukan penyelidikan. Selain YS, Polisi juga akan kembali memanggil Husen dan Kabag APP. Sebelumnya, mereka tiga kali mangkir dari panggilan penyidik.

”Mereka baru bisa kita panggil setelah kasus ini diekspos ke BPKP Mataram. Kalau sudah ada kejelasan kita akan ambil sikap tegas,” terangnya.

Sementara itu, nama mantan Kepala BPMDes Putarman ikut disebutkan dalam kasus ini. Sebab, saat proyek itu dilaksanakan, yang bersangkutan masih menjabat sebagai kepala BPMDes.

Menanggapi kasus itu, Putarman angkat bicara. Dia mengaku tidak tahu adanya pengadaan baju tersebut. “Saya sudah pindah menjadi Asisten II baru ada pengadaan,” katanya saat dikonfirmasi, kemarinA�selasa (30/7).

Meski demikian, Putarman mengaku pernah dimintai keterangan oleh penyidik. ”Saya dimintai keterangan seputar perencanaan pengadaan baju dan besarnya harga per satuan,” ujarnya.

Diakui, pengadaan baju itu dilakukan saat dia berkantor di BPMDes. Hanya saja saat itu baru dibahas mengenai perencanaan tender dan pembuatan harga perkiraan satuan.

”Saya dipindahkan menjadi Asisten II pada 17 Mei 2014. Dalam pengadaan ini saya sebagai Pengguna Anggaran (PA),” jelasnya.

Kata dia, pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan saat itu adalah Kabid BPMDes Indra Jaya. Sedangkan tim PHO/FHO belum dibentuk. ”Saya dan Indra Jaya dipindahkan. Praktis yang melanjutkannya yaitu orang yang menggantikan kami,” terangnya.

Putarman mengaku ada kejanggalan dalam proses tender baju BBGRM tahun 2014. Anggaran APBD sebesar Rp 750 juta itu ditender sehari sebelum dia dan Indra Jaya dimutasi.

”Padahal kami tidak pernah mengajukan surat penenderan di ULP. Tapi penyidik memperlihatkan ada surat dari saya yang meminta penenderan,” urainya.

Meski begitu, Kadis Pendapatan Kabupaten Bima ini mengaku memiliki dokumen pembanding. Bahwa surat permintaan penenderan itu tidak pernah dibuat dan ditandatanganinya.

”Saya punya data dan buku surat keluar dan surat masuk. Lagi pula cara pengajuan surat penenderan tidak seperti itu,” tegasnya.

Sementara itu, H Rusdi yang juga mantan Kepala BPMDes pengganti Putarman yang coba diwawancara enggan berkomentar. Dia menyarankan agar masalah itu dikonfirmasi ke Kabid BPMDes Drs A Haris. ”Secara teknis diayang tahu,” ujarnya. (dam/r3)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost