Lombok Post
Headline Metropolis

Tak Bayar THR, Sanksi Mengintai

H Ahsanul Khalik

MATARAM – Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram Senin (29/6) lalu telah mengeluarkan surat edaran terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR). Surat edaran tersebut berisi imbauan kepada perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membayarkan THR kepada karyawannya 14 hari (H-14) menjelang lebaran.

Jika tidak mengindahkan surat edaran ini, maka perusahaan bakal dikenai sanksi oleh Disosnakertrans. a�?Kami sudah edarkan surat imbauan sesuai dengan peraturan menteri nomor 4/men/164 tentang THR keagamaan. Jika hal tersebut tidak diindahkan, tentunya akan diberikan sanksi pada perusahaan tersebut. Baik sanksi administratif atau sanksi lainnya,a�? tegas Ahsanul Khalik, Kepala Disosnakertrans Kota Mataram.

Sanksi administrasi yang dimaksud dijelaskan Khalik, bisa saja berupa tidak diberikan pelayanan atau perijinan yang melibatkan pemerintahan Kota Mataram. Selain itu, sanksi lainnya bisa saja perusahaan tersebut akan diberikan nota pemeriksaan untuk ditindak lanjuti secara hukum.

a�?Oleh karena itu, saya berharap semua perusahaan yang ada, memperhatikan hak karyawannya berupa THR ini. Demi menciptakan suasana industrial yang harmonis sehingga produktifitas perusahaan juga baik,a�? jelasnya.

Meski mengaku dalam surat imbauan dijelaskan perusahaan diminta membayar THR karyawan 14 hari sebelum lebaran. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa perusahaan yang membayar THR karyawannya seminggu sebelum lebaran. a�?Selambat-lambatanya ya seminggu sebelum lebaran lah,a�? ujarnya.

Terkait besaran jumlah THR yang harus dibayar perusahaan, Khalik menjelaskan bagi pegawai yang sudah bekerja satu tahun ke atas. Maka ia berhak menerima THR sejumlah satu kali upah.

Sedangkan bagi karyawan atau pegawai yang kurang dari satu tahun, jumlah THR yang diterimanya proporsional. Tergantung jumlah bulan bekerja dibagi 12 bulan di kali upah dalam satu tahun.

THR dikatakan juga bisa diberikan dalam bentuk barang. Namun tidak boleh lebih dari 25 persen. a�?Tidak boleh dalam bentuk minuman keras dan obat-obatan juga,a�? tandasnya. (ton/r8)

Berita Lainnya

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost