Lombok Post
Giri Menang

Dewan Curiga PAD Bocor

Ketua Komisi II DPRD Lobar, Indra Jaya Usman

GIRI MENANG – DPRD Lombok Barat (Lobar) merasa risih dengan kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD). Dugaan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dan pajak retribusi daerah masih saja terjadi.

Ketua Komisi II DPRD Lobar, Indra Jaya Usman menegaskan, tudingan kebocoran PAD dan pajak tidak spontanitas. Tapi ada sebab musabahnya. Salah satunya, pendataan potensi pajak yang dianggap lemah.

a�?Bagian pendataan belum optimal. Data masih lemah. Akibatnya, susah dideteksi kebocoran pajaknya,a�? katanya, Selasa (7/7) kemarin.

Ia menjelaskan, program revitalisasi yang ditelurkan Pemkab Lobar sangat banyak. Mulai dari revitalisasi sarana dan prasarana pariwisata, pertokoan, pasar, serta tempat yang berpotensi menyumbang pajak daerah.

a�?Beberapa tahun ini banyak pembangunan. Seiring dengan banyaknya revitalisasi, seharusnya peningkatan pendapatannya juga ikut meningkat,a�? jelasnya.

Usman meminta Plt Bupati Fauzan Khalid melakukan evaluasi terhadap kinerja anak buahnya, khusus yang menangani retribusi pajak. Karena, kata dia, selama ini potensi tidak dikelola dengan maksimal. Sehingga, PAD jauh dari target yang diusung. a�?Indikasi kebocoran ini selalu kami kritisi, tapi belum ada tindaklanjut dari mereka,a�? akunya.

Sorotan dewan ini sehubungan dengan potensi pendapatan sewa lahan, pasar, pajak di kawasan pariwisata belum disentuh dengan baik. Seharusnya, potensi itu dikelola secara optimal. a�?Kalau tidak bagus pengelolaannya, pasti pendapatnya juga menurun,a�? tandasnya.

Secara umum, target keseluruhan wajib pajak tahun 2015 mencapai Rp 87 miliar. Angka itu naik 27 miliar dari tahun sebelumnya. Tahun 2014, target sekitar Rp 60 miliar. a�?Realisasinya tahun lalu 108 persen,a�? kata Kasi Pendapatan DPPKD Dedi Saputra, belum lama ini.

Sementara pajak di kawasan wisata seperti hotel, tahun ini ditargetkan mencapai Rp 33 miliar. Tahun lalu, targetnya Rp 22,2 miliar dan memenuhi target. Sedangkan pajak restoran tahun lalu targetnya Rp 10 miliar. Tahun ini mengalami kenaikan target hingga Rp 16 miliar. a�?Kenaikan target karena adaa�Za�� wajib pajak baru. Seperti tempat hiburan yang tambah room dan hotel tambah kamar,a�? sebutnya.

Sedangkan, target Pemkab Lobar terhadap realisasi pajak hiburan kerap tak terpenuhi. Tahun lalu, target pajak hiburan Rp 2,3 miliar tidak mampu ditembus. Pemda hanya mampu meraup separuh dari target. Tahun ini, pemda kembali memasang target yang sama. Mereka berharap realisasi pajak hiburan bisa diperbaiki. (jlo/r12)

Berita Lainnya

Perawatan Jalan Memang Tak Maksimal

Redaksi LombokPost

Dekat PLTU, Jalur ke Jeranjang Malah Gelap Gulita

Redaksi LombokPost

Tekan Kemiskinan, Eksekutif dan Legislatif Harus Bersinergi

Redaksi LombokPost

Calon PNS Siapkan Diri, Tes SKB Digelar Sehari

Redaksi LombokPost

Jaspel Puskesmas Gunungsari Tersumbat

Redaksi LombokPost

Hotel di Senggigi Mulai Bangkit

Redaksi LombokPost

Empat Bulan Tersiksa di Pengungsian

Redaksi LombokPost

Giliran Warga Langko Gedor Kantor Desa

Redaksi LombokPost

Dengan Kartu Nikah Administrasi Lebih Mudah, Benarkah?

Redaksi LombokPost