Headline Praya

Guru Terpaksa Jadi Tukang Ojek

PRAYA – Sungguh ironis! Para guru madrasah non Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Kantor Kementerian Agama (Kemanag) Lombok Tengah (Loteng) terpaksa a�?a��ngutanga��a��, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tidak ada pilihan lain, mereka juga terpaksa membagi waktu mengajar dengan bertani, berjualan menjadi tukang ojek.

Hal tersebut terpaksa dilakukan menyusul belum cairnya tunjangan sertifikasi guru yang dijanjikan pemerintah.

a�?Yang penting cukup untuk kebutuhan makan dan minum anak serta istri kami di rumah setiap harinya,a�? kata M Haris Arrauf kepala sekolah MTs NU Al Maarif Sinah Desa Pengembur pada Lombok Post.

Jika musim paceklik, kata Haris, para guru mulai berhutang di sejumlah a�?a��bank rontoka��a�� (lembaga keuangan mikro, red) atau tetangga mereka yang punya kelebihan uang. Setelah sertifikasi cair, baru mereka melunasinya. Potret itu, ungkap Haris terjadi setiap bulannya.

Akibatnya, hutang menumpuk. Parahnya lagi, penagih hutang tak mengenal waktu. Sehingga, satu-satunya jalan, sebagian guru terpaksa mencari alternatif lain untuk mendapatkan uang yaitu menjadi tukang ojek.

a�?Lagunya Rhoma Irama yang berjudul gali lubang tutup lubang berlaku kepada kami,a�? sindirnya.

Sayangnya, menurut Haris kegundahan yang dialami para guru itu seolah menjadi cerita biasa para pejabat kantor Kemenag. Terbukti, hal itu setiap tahun terjadi dan tidak ada solusi agar permasalahan itu tidak terulang.

a�?Kalau pun alasannya karena pemberkasan kami yang tidak valid dan sebagainya. Lalu, kenapa tidak jauh-jauh hari dievaluasi dan dikroscek, sehingga tidak menumpuk seperti ini,a�? ujarnya.

Apalagi, menjelang lebaran beberapa hari kedepan, kata Haris para guru sangat membutuhkan uang. Tidak saja untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi, lebih dari itu.

a�?Kasihan anak-anak kami yang mengeluhkan baju lebaran. Kita sebagai orang tua, tidak mungkin berdiam diri saja. Apalagi, ini adalah tradisi tahunan,a�? ujarnya.

Sebagai pimpinan madrasah, tambah Haris yang dipusingkan juga adalah membayar gaji para gurunya. Terlebih Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak Januari-Juni juga belum dicairkan.

a�?Lengkap sudah penderitaan saya,a�? keluhnya.

Untuk itulah, dia mengaku akan terus mengawal pembayaran hak sertifikasi 2.825 guru, termasuk BOS. Untuk tunjangan sertifikasi, terangnya, setiap guru mendapatkan Rp 1,5 juta per bulan belum dipotong pajak. Sementara, BOS disesuaikan dengan kondisi sekolah dan sistem belajar mengajar.

a�?Memang menurut kami, tahun ini paling parah. Karena tonggakan sertifikasinya sampai enam bulan. Begitu pula BOS. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan, dalam waktu dekat cair,a�? sambung kepala Kantor Kemenag Loteng H Nasri Anggara.

Dikatakannya, permasalah itu terjadi karena adanya perubahan akun data para guru di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram. Ditambah lagi, kata Nasri ada sebagian guru yang mengunakan rekening dobel, dicampur adukkan antara rekening keluarga dan sertifikasi serta rekening yang sudah mati.

Lagi-lagi, beber Nasri, pencairan tunjangan sertifikasi tertunda juga lantaran Sistem Pengelolaan Anggaran (Span) di KPPN Mataram baru terbaca pada 17 Juni lalu.

a�?Jadi, itulah kendala tenis dan non teknis yang terjadi. Sehingga, bukan faktor sengaja, tapi murni kesalahan dari guru itu sendiri. Kendati demikian, ini menjadi pelajaran kita semua,a�? ujar Nasri.(dss/r14)

Related posts

HUT Bhayangkara, Kapolda NTB Serahkan 195 Paket Sembako

Redaksi Lombok Post

Bebas, Kades Mantang Lega

Redaksi Lombok post

Meski Harganya Selangit, Mutiara Laut Lombok Tetap Dicari

Redaksi Lombok post

1 comment

Leave a Comment