Headline Metropolis

Plt Bisa Jadi Boneka

plt

MATARAM a�� Kewenangan Pelaksana tugas (Plt) pengganti Wali Kota Mataram terbatas, ia tidak bisa melakukan kebijakan strategis seperti mutasi atau merombak pejabat. Hal ini ditegaskan, Anggota Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI Nuraida Muhsan.

a�?Tidak boleh membuat kebijakan yang strategis, merombak organisasi tidak boleh,a�? tegasnya pada Lombok Post, kemarin.

Kalau pun ada posisi yang kosong sebaiknya di-Plt-kan lagi. Sebab kewenangan seorang Plt sangat terbatas. Dia hanya bertugas menjalankan tugas-tugas yang ditinggalkan wali kota sebelumnya.

Kewenangan seorang Plt Wali Kota dibatasi undang-undang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, belum bisa melakukan mutasi pegawai.

Tertuang pada pasal 132 A , ayat (1) yang menerangkan penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah dilarang melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Nuraida mengecualikan, bila wali kota atau gubernur dipenjara, dan wakilnya masih lama harus menjabat seperti kasus Riau, dia bisa melakukan kebijakan strategis. Di dalam surat pengangkatan sebagai Plt disebutkan dengan jelas hak dan kewenangannya.

a�?Karena tidak mungkin dalam 4 tahun dia tidak melakukan apa-apa karena dia itu diberikan kewenangan sama dengan Gubernur. Tapi kalau Plt yang umum tidak boleh,a�? terangnya.

Ia menambahkan, jika sebuah daerah dipimpin Plt dalam waktu lama maka yang dirugikan adalah masyarakat. Oleh sebab itu, seorang Plt tidak boleh terlalu lama. a�?Dia harus melaksanakan seperti yang digariksan sebelumnya,a�? tandasnya.

Jika mencermati pernyataan komisioner ASN itu, bisa dipastikan Plt wali kota tak ubahnya seperti boneka. Sehingga, apa yang ditakutkan para pejabat di Kota Mataram, tidak akan terjadi.

Terpisah, Politisi PAN Lalu Suryadi meragukan keseriusan pasangan Rosiady Sayuti-Kasdiono (Rido) maju dalam Pilkada Kota Mataram 2015. Ia berharap pasangan tersebut tidak setengah-setengah. Namun mereka benar-benar maju sampai babak akhir.

a�?Kami harap mereka serius maju dam bertarung dalam pilkada kali ini,a�? tantangnya.

Dalam pesta demokrasi , ia berharap Pilkada Mataram akan berlangsung secara adil dan sehat. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelajaran politik yang baik. a�?Kami sendiri sudah melakukan persiapan pemenangan, komunikasi dengan koalisi terus dilakukan,a�? tandasnya. (ili/r8)

Related posts

Rumah Rusak Berat Dipastikan Dapat Rp 50 Juta

Redaksi Lombok Post

Penulis Muda NTB Juara Nasional

Iklan Lombok Post

38 Siswa KLU Tak Ikut UN, Alasannya Nikah dan Kerja

Redaksi LombokPost

Leave a Comment