Lombok Post
Kriminal

Bahrul Bantah Terima Salinan Putusan

Bahrul Fahmi
KLARIFIKASI: Kuasa Hukum Bahrul Fahmi, Muchtar Moh Saleh bersama kuasa hukum lainnya, Hijrat Priyatno dan Abdul Hanan membantah telah menerima salinan putusan kliennya.

GIRI MENANG – Oknum anggota dewan Lobar H Bahrul Fahmi melalui kuasa hukumnya membantah telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA). Politisi PPP ini mengaku hanya menerima kiriman petikan dari Pengadilan Negeri (PN) Mataram.

Sanggahan ini sekaligus membantah pernyataan Kejari Mataram. Sebelumnya, Kasipidsus Herya Sakti Saad menyebutkan, jika terdakwa maupun kuasa hukum telah menerima salinan putusan. Tapi, Bahrul berdalih belum mendapat kiriman dari Pengadilan.

Kuasa Hukum Bahrul Fahmi, Muchtar Moh Saleh mengakui telah menerima petikan putusan. Tapi, salinan yang berisi putusan lengkap, mulai dari pertimbangan hakim hingga kesalahan terdakwa belum dikirim.
a�?Kami akui sudah terima petikan. Kalau, salinanya belum sama sekali,a�? katanya didampingi kuasa hukum lainnya, Hijrat Priyatno dan Abdul Hanan.

Ia menegaskan, kliennya taat hukum. Bahkan, selama ini selalu kooperatif setiap pemanggilan kejaksaan. Tapi, sebelum eksekusi, kliennya perlu mendapat salinan lengkap supaya terdakwa mengetahui bentuk kesalahan sehingga dihukum.

a�?Salinan dibutuhkan untuk mengetahui pertimbangan hukum dan apa kesalahannya,a�? jelasnya.

Muchtar menegaskan, dalam petikan itu hanya berisi amarnya saja, bukan keseluruhan dari putusan. Jika salinan sudah dapat, terdakwa bisa mengetahui pertimbangan hakim dan kesalahan yang diperbuatnya.
a�?Terdakwa harus tahu kesalahannya. Tapi, bagaimana mau tau, yang dikirim hanya amarnya saja. Kalau sudah tahu kesalahannya, kami bisa tempuh upaya hukum lainnya,a�? ujarnya.

Untuk itu, kuasa hukum Bahrul Fahmi mengajukan surat permohonan penundaan eksekusi putusan dengan Nomor: 1244K/PID.SUS/2014 kepada Kejari Mataram. Alasannya, tidaks sesuai dengan ketentuan pasal 270 KUHP jo pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang kekuasan kehakiman.

Muchtar menjelaskan, sesuai ketentuan pasal 270 KUHP, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh dan berkekuatan hukum tetap dilakukan jaksa, panitera harus mengirimkan salinan surat putusan kepadanya (terdakwa).

a�?Sampai saat ini klien kami belum menerima salinan resmi putusan MA dari Panitera PN Mataram,a�? jelasnya.

Ia menegaskan, kliennya tidak pernah mengibuli, apalagi membohongi kejaksaan dengan berdalih belum menerima salinan putusan. Hingga kini, salinan putusan belum dikirim. a�?Kita ndak pernah kibulin, karena itu kejahatan. Makanya, kita bersurat meminta penundaan karena adaa�Z norma yang harus ikuti,a�? terang dia.

Berbeda dengan kasus Darmawan. Muchtar yang juga kuasa hukum mantan politisi Nasdem itu mengaku, petikan maupun salinan putusan telah turun dan diterimanya. Tapi, sambung dia, pihaknya bersurat meminta penundaan pemeriksaan terdakwa, karena sedang memenuhi panggilan Pengadilan Tipikor Denpasar menjadi saksi kasus dugaan korupsi Bupati Lobar non aktif Zaini Arony.

a�?Beda dengan Pak Darmawan. Semuanya sudah adaa�Z salinan resminya dan petikan. Jadi, jaksa bisa mengeksekusinya,a�? pungkas dia. (cr-van/jlo/r8)

Berita Lainnya

Gubernur Yakin Kemampuan Brimob

Redaksi LombokPost

Polda Kantongi Data Baru Kasus Pengadaan Buku Madrasah

Redaksi LombokPost

Berkas Banding Merger BPR Dilimpahkan

Redaksi LombokPost

Utamakan Langkah Preventif

Redaksi LombokPost

Absen Kerja, Sukatra Ditemukan Tak Bernyawa

Redaksi LombokPost

Tilang Menurun, Laka Lantas Meningkat

Redaksi LombokPost

Rekanan Kembalikan Kerugian Negara

Redaksi LombokPost

Saksi Beberkan Percakapan Muhir

Redaksi LombokPost

Jaksa Siap Eksekusi Baiq Nuril

Redaksi LombokPost