Lombok Post
Headline Metropolis

Kasdiono Harus Mundur

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mataram H Ainul Asikin

MATARAM – Bakal calon wakil wali Kota Mataram H Kasdiono harus mundur dari jabatannya sebagai anggota DPRD NTB bila ingin maju dalam Pilkada Kota Mataram 2015. Syarat ini sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap hasil uji materi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

a�?Harus mundur,a�? kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mataram H Ainul Asikin pada Lombok Post.

Ia menjelaskan, jika sebelumnya, calon dar kalangan legislatif cukup dengan pemberitahuan pimpinan partai. Namun dengan adanya keputsan MK tersebut, seorang anggota DPR harus mundur bila maju sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

a�?Keputusan ini mengubah PKPU, nanti mereka akan sama dengan PNS/TNI yang harus mundur,a�? jelasnya.

Sampai saat ini, KPU Kota Mataram belum menerima aturan tersebut. Tapi jika sudah ada, tinggal dilaksanakan saja.

Lebih lanjut, Asikin menerangkan surat pengunduran diri diserahkan ke KPU satu hari sebelum pendaftaran. Baru surat pemberhentiannya menyusul belakangan, karena proses pemberhentian atau PAW masih panjang.

a�?Sama dengan PNS. Tapi sebelum daftar, dilampirkan surat pengunduran diri dulu, sehari sebelum pendaftaran,a�? terangnya.

Jika bakal calon tidak memenuhi syarat, maka ia tidak bisa maju, dan karena di Kota Mataram hanya ada dua pasangan, maka masa pendaftaran bisa diperpanjang. Sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2015, pendaftaran diperpanjang tiga Hai. a�?Pendaftaran di Mataram sendiri dibuka tanggal 26 Juli,a�? katanya.

Terkait hal ini, H Kasdiono belum bisa memberikan keterangan. Sebelumnya, Ia hanya menanggapi komentar H Didi Sumardi terkait pasangan boneka. Ia membantah tudingan itu. Sebagai kader partai yang mendapat perintah dari partai dan dorongan masyarakat, ia ingin fokus dulu. a�?Apapun perintah, saya laksanakan, hasilnya saya serahkan kepada Allah,a�? tegas Kasdiono.

Setiap orang sah-sah saja berpendapat, dan memang seperti itu, bahwa seorang pemimpin tidak boleh dikendalikan oleh kekuatan apapun, termasuk kekuatan parpol. Jadi tidak boleh, apalagi ada kekuatan kapitalis.

a�?Kalau ada kekuatan-kekuatan kapitalis yang mengendalikan itu, bahkan boneka dari kapitalis akan merusak semua tatanan, tata ruang, tata pemerintahan, dan itu ujung-ujungnya akan menjadi korban adalah masyarakat,a�? ujarnya.

Siapapun sepakat seorang pemimpin tidak boleh jadi boneka. Kekuatan di luar itu tidak bisa mengaturnya. Termasuk boneka partai pengusung. Ia mengaku sangat bersukur partai pengusung hanya tiga, kalau terlalu banyak bisa menjadi boneka dari partai itu. a�?Artinya jadi boneka dari partai pengusung itu,a�? jelasnya.

Kasdiono menambahkan, semua kader partai itu punya atasan. Dan tergantung orangnya apakah mau jadi boneka atau tidak. a�?Dan saya tidak akan mau jadi boneka, selama ini di hidup saya tidak pernah di bawah bayangan orang lain. Saya orang bebas dan bisa melakukan apa saja,a�? tandasnya. (ili/r8)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost