Lombok Post
Headline Politika

Jadwal Kegiatan Dewan Amburadul

kegiatan
Anggota Badan Musyawarah DPRD NTB Raihan Anwar

MATARAMA�– Jadwal kegiatan DPRD Provinsi NTB berubah untuk kedua kalinya meskipun sudah dijadwalkan Badan Musyawarah (Bamus). Sebelumnya Bamus DPRD NTB menjadwalkan empat kali rapat paripurna yang seharusnya berlangsung di awal Juli 2015 terkait APBD Perubahan. Tapi tidak terlaksana tanpa ada alasan dan penjelasan apapun terhadap anggota.

Begitu juga dengan perubahan kedua jadwal kegiatan DPRD NTB yang semestinya rapat paripurna berlangsung 13 Juli 2015, tapi juga tidak terlaksana. Anggota Badan Musyawarah DPRD NTB Raihan Anwar dari Fraksi Bintang Restorasi mengaku kecewa dengan hal itu. a�?Jelas kecewa karena ini sudah diputuskan oleh Bamus dan saya ikut rapatnya. Kenapa ini kok nggak ada pemberitahuan kepada anggota,a�? kata Raihan kepada wartawan di Mataram kemarin.

Dikatakan, dua kali batalnya paripurna patut dipertanyakan apakah hal ini lantaran ketidaksiapan eksekutif atau ketidaksiapan anggota DPRD NTB. Seharusnya, kata Raihan proses pembatalan keputusan hasil rapat dilakukan melalui mekanisme rapat. Bukan justru dibiarkan begitu saja sehingga seolah-olah legislator tidak serius dalam menjadwalkan kegiatannya sendiri.

Sesuai jadwal kegiatan DPRD NTB masa persidangan II tahun sidang 2015 terjadwal sejak Selasa 30 Juni hingga Rabu 8 Juli 2015. Dalam rentang waktu itu, digelar rapat Banggar, rapat Badan Pembentukan Perda, rapat Badan Kehormatan dan rapat Badan Musyawarah. Selanjutnya pada Kamis 9 Juli hingga Sabtu 11 Juli dijadwalkan kunjungan kerja badan-badan ke dalam daerah dan atau ke luar daerah.

Pada Senin 13 Juli 2015 pukul 09.00 wita dijadwalkan rapat paripurna pertama penjelasan Gubernur NTB terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2015. Saran dan Pendapat Badan Anggaran terhadap Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2015.

Terpisah Wakil Ketua DPRD NTB Abdul Hadi kepada wartawan menjelaskan pembahasan Badan Anggaran dan TAPD mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tidak cukup waktu. Artinya draft KUA PPAS belum dituntaskan pembahasannya oleh Badan Anggaran dan TAPD. Akibatnya paripurna APBD Perubahan tak bisa digelar.

Di samping itu, menurut dia ada sistem baru yang diterapkan dalam pembahasan APBD yakni harus menuntaskan pembahasan di KUA PPAS. Terlebih ada catatan dari Kementerian Dalam terkait hal itu. a�?Iya karena memang draft KUA PPAS belum dituntaskan pembahasannya. Tapi nanti antara Banggar dengan Bamus akan membangun komunikasi,a�? papar dia.

Politikus PKS itu juga menjelaskan bahwa perubahan jadwal memang sering terjadi sehingga perlu ada sinergisitas antara anggota Banggar dengan Bamus DPRD NTB. Dia juga menegaskan tidak ada indikasi apapun terkait tidak terlaksananya agenda DPRD NTB itu. Termasuk jika dikaitkan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri yang akan segera tiba. (tan/r12)

Berita Lainnya

Garbi Bakal Gembosi PKS?

Redaksi LombokPost

Gubernur Yakin Kemampuan Brimob

Redaksi LombokPost

Polda Kantongi Data Baru Kasus Pengadaan Buku Madrasah

Redaksi LombokPost

Utamakan Langkah Preventif

Redaksi LombokPost

ILBB-Ancora Foundation Bantu Korban Gempa Lombok

Redaksi Lombok Post

HBK Dukung Program Zul-Rohmi

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost