Lombok Post
Headline Politika

Calon Kepala Daerah Tidak Boleh Nunggak Pajak

pajak
ilustrasi/fajar.co.id

MATARAM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat telah mencantumkan persyaratan baru bagi para calon kepala daerah yang akan maju dalam Pemulihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Bakal calon kepala daerah, diwajibkan mengantongi tax clearance atau surat lunas tunggakan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

a�?Persyaratan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Keuangan, KPU, dan DJP dari pusat beberapa waktu lalu,a�? terang Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara Neilmadrin Noor pada sejumlah wartawan usai Media Gathering di Aula Kakanwil DJP Nusa Tenggara, Senin (13/7) lalu.

Sehingga Kakanwil DJP Nusa Tenggara maupun wilayah di daerah lainnya, sudah diperbolehkan untuk mengawasi kepada setiap calon yang melaporkan diri bebas tunggakan pajak. a�?Kami sudah terima surat instruksi dari pusat untuk mengawasi mereka,a�? jelasnya.

Tax clearance atau surat keterangan fiskal adalah surat yang diterbitkan oleh DJP tentang data pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu. Untuk syarat tax clearance, KPU akan memasok data kekayaan bakal calon kepala daerah ke DJP. Dengan data tersebut, DJP bisa mencocokkan profil kekayaan bakal calon kepala daerah dengan kepatuhan pembayaran pajaknya.

a�?Mereka harus melampirkan SPT (surat pemberitahuan, red) 5 tahun terakhir atau sejak terdaftar. Ini penting, karena calon kepala daerah harus jadi teladan pemenuhan pajak bagi masyarakat,a�? terang Neilmadrin.

a�?Kalau belum ada tax clearance tidak akan bisa nyalon,a�? tambahnya.

Dikatakan Neilmadrin, untuk di NTB sendiri sudah ada beberapa calon kepala daerah yang mendatangi Kakanwil DJP Nusa Tenggara untuk berkonsultasi mengenai surat lunas tunggakan pajak. a�?Sejauh ini ada beberapa calon masih konsultasi,a�? imbuhnya.

Tidak hanya harus memiliki surat lunas tunggakan pajak, lebih lanjut Neilmadrin mengungkapkan bahwa, para calon kepala daerah juga harus mempunyai strategi bagaimana meningkatkan penerimaan pajak daerah. Strategi ini harus dimasukkan dalam tema kampanyenya.

Strategi ini harus menjelaskan tentang, bagaimana calon kepala daerah ini mengajak masyarakat daerahnya untuk bisa meningkatkan ksadaran akan pentingnya membayar pajak. Sebagaimana diketahui, penerimaan pajak daerah adalah hal yang penting yang harus diprioritaskan oleh seorang kepala daerah.

a�?Karena mereka adalah panutan masyarakat, maka sudah seharusnya mencontohkan dan turut berpartisipasi untuk bayar pajak,a�? tutupnya. (ewi/r4)

Berita Lainnya

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost

Sosialisasikan Migrasi Aman Dengan Drama Rudat

Redaksi LombokPost

Sukiman Ungkap Kekecawaan di Hari Pahlawan

Redaksi LombokPost

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post

Baru Satu Kabupaten Ajukan UMK

Redaksi LombokPost