Lombok Post
Bima - Dompu

Berkas IDP-Dahlan Dikembalikan

Ilustrasi Pilkada/foto: jpnn.com

BIMA – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri dan H Dahlan (IDP-Dahlan) harus bersabar. Pasalnya, berkas pendaftaran pasangan yang diusung Partai Golkar ini dikembalikan oleh KPU Kabupaten Bima.

Pengembalian berkas pasangan tersebut karena belum memenuhi syarat utama, yakni 9 kursi DPRD atau 20 persen perolehan suara Pileg. Pasangan ini hanya mengumpulkan 8 kursi DPRD, Partai Hanura sebanyak 4 kursi dan Gerindra 4 kursi. Sementara 6 kursi dari Partai pengusung Golkar belum bisa diterima KPU. Lantaran pasangan calon hanya mengantongi satu SK. Yakni SK munas Bali atau kubu Aburizal Bakri.

Sesuai ketentuan Peraturan KPU (PKPU) 12 pasal 42 a, partai yang bersengketa dalam hal ini Golkar dan PPP harus mengusulkan pasangan calon yang sama dari koalisi yang sama juga. Artinya, Golkar kubu ARB dan AL harus mengeluarkan SK untuk satu calon yang akan diusung pada Pemilukada mendatang.

“Nah, PKPU 12 itu mengatur partai yang bersengketa. Dalam pasal 42 a, bakal calon kepala daerah dari partai Golkar harus mengantongi dua SK, yakni SK dari ARB dan AL. Sementara SK yang dikantongi pasangan IDP-Dahlan ini hanya SK ARB. Jadi kita kembalikan dulu untuk dilengkapi,” terang Ketua KPU Bima, Siti Nursusila SIP, kemarin.

Dia menjelaskan, sebelum ada putusan inkrah dari pengadilan, parpol bersengketa belum bisa mengusulkan bakal calon sendiri. Melainkan usulan dari kedua kubu yang bersengketa. “Kita tunggu SK munas Jakarta kubu Agung Laksono, sampai masa pendaftaran berakhir Selasa (28/7) pukul 16.00 Wita,” kata Sila.

Sementara itu, pasangan IDP saat konferensi pers menyampaikan, akan mengevaluasi kembali kekurangan tersebut. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Golkar kubu Agung Laksono. “Nanti kita akan duduk bersama Golkar AL,” ujarnya.

IDP menegaskan akan terus berikhtiar agar bisa mendapatkan tiket maju pada Pemilukada 2015. Meski begitu, dia tidak menampik bila SK dari Golkar AL belum bisa diterima. “Ketika tidak bisa dipenuhi, ya kami harus legowo menerimanya. Karena politik tidak bisa diterka. Tapi kita tetap berusaha,” tandasnya. (edo/r9)

Berita Lainnya

IKKB Papua Barat Bantu Korban Gempa

Redaksi LombokPost

Etos Kerja Harus Meningkat selama Ramadan

Pemkot Bima Lanjutkan Perbaikan Infrastruktur Sisa Banjir

Redaksi LombokPost

Miliki Sabu, IRT Diringkus

Ops Ketupat Gatarin 2018 Dimulai

Masih Ditemukan Makanan Kedaluwarsa

Penataan Ama Hami Dilanjutkan

Berkas Ketua PDIP Kota Bima Dilimpahkan ke Kejaksaan

Redaksi LombokPost

KPU Kota Bima Mulai Lipat Surat Suara