Lombok Post
Metropolis

Kocok Ulang SKPD Melempem

SIDAK PASAR: Gubernur NTB M Zainul Majdi didampingi First Lady NTB Hj Erica Zainul Majdi dan jajaran pimpinan SKPD melakukan sidak harga di Pasar Kebon Roek, kemarin.

MATARAM – Rencana pemerintah provinsi NTB melakukan rasionalisasi organisasi perangkat daerah (OPD) tak bisa terealisasi dalam waktu dekat. Perombakan tersebut harus menunggu hasil revisi Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang ODP.

“Sementara belum kita lakukan karena pemerintah pusat masih akan merevisi PP tersebut,” kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Tri Budiprayitno.

Dijelaskan, pertemuan terakir dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), revisi PP tersebut masih menunggu pemetaan kewenangan yang diprediksi baru akan selesai awal tahun 2016 mendatang. Sehingga, ditaksir, paling cepat revisi PP No 41 sendiri baru selesai pada akhir tahun depan.

Bagaimanapun, lanjutnya, rasionalisasi perangkat daerah harus menunggu revisi PP 41 untuk memberikan kepastian hukum, sekaligus mengantisipasi pelanggaran dalam pelaksanaan penggunaan anggaran daerah.

a�?Kita sebenarnya berharap revisi PP itu bisa lebih cepat. Karena melihat kondisi faktual saat ini, rasionalisasi memang perlu disegerakan,a�? kata Tri.

Terutama jika melihat beberapa perubahan nomenklatur di kabinet kerja pemerintahan pusat membuat pihak pemerintah daerah termasuk Pemprov NTB harus melakukan perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

a�?Misalnya, kalau sekarang kan di pusat kementerian kehutanan dan lingkuhan hidup sudah digabung. Otomatis, nanti di daerah juga akan mengikuti,a�? katanya.

Selain itu, rasionalisasi juga tak terlepas dari semangat efisiensi. Dijelaskan, jika dulu struktur organisasi yang diinginkan adalah hemat struktur kaya fungsi. Namun saat ini, struktur organisasi itu adalah tepat struktur dan tepat fungsi.

Apalagi, kata Tri, pengamatan sejauh ini, ada beberapa UPTD yang nampaknya bisa dirasionalisasikan. Terutama jika merujuk pada volume beban kerja. Sehingga, perlu dipertimbangkan apakah masih layak untuk dipertahankan atau perlu dihapus.

Dengan sendirinya, rasionalisasi OPD ini nantinya akan ikut memengaruhi jumlah pejabat struktural. Dipastikan, ratusan pejabat struktural akan terpangkas. (uki/r12)

Berita Lainnya

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost