Lombok Post
NASIONAL

Lawan KPK, OC Kaligis Bawa 150 Advokat

150 Advokat
Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho (kemeja batik) bersama istrinya, Evy Susanti tiba di kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2015). Gatot dan Evy diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

JAKARTAA�– Pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis berupaya melawan penetapan tersangka yang disematkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya. Kemarin, sosok yang baru saja mundur dari Partai Nasdem itu resmi mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Tak tanggung-tanggung, 150 advokat disiapkan guna melawan lembaga pemberantas korupsi itu.

Dalam pendaftaran praperadilan kemarin, advokat yang akrab disapa OC itu mengutus belasan anggota AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) ke PN Jaksel. Tiba di pengadilan pukul 15.00 WIB, mereka langsung mendaftarkan berkas gugatan ke petugas panitera pengadilan. Selang beberapa menit, panitera menerima secara resmi berkas perkara itu dengan nomor 72/Pid.Prap/2015/PN Jaksel.

Usai mendaftar, salah satu pengacara OC Kaligis, Johnson Panjaitan menjelaskan, secara umum ada tiga gugatan kliennya terhadap KPK. Pertama, soal penetapan status tersangka. Johnson menjelaskan, proses penetapan OC sebagai saksi sangat aneh.

Saat KPK memanggil OC sebagai saksi pada tanggal 13 Juli 2015, kliennya tengah bertugas di Pengadilan Negeri Makassar.

“Jadwal pemanggilannya jam 10.00, surat baru diterima jam 10.40,” terangnya. Oleh karenanya, pihaknya sempat mengirimkan surat permohonan penundaan.

Tetapi sehari kemudian, kliennya justru dijemput secara paksa oleh penyidik di Hotel Burobudur, Jakarta. Dan yang membuat aneh, lanjut Johnson, penyidik sudah membawa sprindik tertanggal 13 Juli 2015.

“Padahal pada tanggal itu surat pemanggilannya sebagai saksi,” imbuhnya.

Kedua, soal penahanan dan isolasi yang diterima OC. Johnson menilai janggal proses penahanan yang disertai penyitaan handphone itu. Akibatnya, hak-hak dasar kliennya untuk mendapatkan bantuan hukum dan sejumlah agenda pribadi lainnya tidak bisa dilaksanakan.

“Ini ada indikasi pelanggaran HAM,” terangnya.

Oleh karenanya, pihaknya sempat melaporkan kasus tersebut ke Komnas HAM. Rencananya, hasil laporan Komnas HAM itu akan dibawa ke dalam meja praperadilan.

Terakhir, soal kewenangan penyidik KPK. Menurutnya, beberapa penyidik yang melakukan aksi penangkapan statusnya tidak sah. Sebab, statusnya sudah diberhentikan dari kepolisian.

Dengan bukti-bukti tersebut, Johnson meminta hakim PN Jaksel untuk memutuskan jika penyidikan yang dilakukan KPK terhadap OC tidak sah.

“Jadi penyidikan dinyatakan batal dan dihentikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi, Priharsa Nugraha mengaku siap menghadapi gugatan pra peradilan Kaligis. Menurut dia apa yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan aturan.

“Kami siap menghadapinya. Jika ada penggilan dari pengadilan kami siap,” ucapnya.

Priharsa mengatakan, proses penetapan tersangka oleh penyidik pada Kaligis sudah sesuai prosedur. Yakni awal dilakukan pemeriksaan. Setelah menemukan dua alat bukti yang cukup, baru ditetapkan sebagai tersangka.

Sedangkan terkait penyidik, Priharsa mengatakan penyidik KPK tidak kedaluwarsa. Penyidik KPK tetap berwenang melakukan pemeriksaan pada tersangka.

“Seperti putusan sela di pengadilan sela Denpasar untuk kasus bupati Lombok ( Lombok Barat, red) ” jelasnya. (far/aph/r7)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post