Lombok Post
Kriminal

Bayi Ditemukan, RSUP Belum Aman

RSUP
DITEMUKAN: Bayi yang hilang pada 17 juli lalu sudah dikembalikan kepada ibu kandungnya melalui Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Senin lalu

MATARAM – Bayi yang hilang pada 17 Juli lalu sudah dikembalikan kepada ibu kandungnya melalui Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Senin (27/7). Namun hal tersebut tidak serta merta membuat pihak RSUP NTB aman. Divisi Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Joko Jumadi mengatakan, awalnya NL datang hanya untuk menanyakan tentang prosedur pengadopsian bayi.

“Awalnya dia menolak menyerahkan bayi itu, malah mau diadopsi sesuai prosedur,” katanya.

Namun, lanjutnya, hal tersebut tetap tidak bisa dilakukan NL. Ia menjelaskan, pengadopsian anak jelas sudah tertuang di dalam Undang undang.

“Dan kita jelaskan, bahwa pengadopsian tidak boleh dilakukan berbeda agama. Itu sudah jelas di dalam undang undang,” jelasnya. Sehingga NL pun dengan sukarela menyerahkan bayi tersebut.

“Bayi dan ibu kandungnya sudah kita bawa ke shelter,” tutur Joko.

Selain itu, NL juga tidak akan dilanjutkan prosesnya secara hukum. Selain didasari ketidaktahuannya mengenai prosedur pengadopsian bayi. NL juga dinilai memiliki itikad baik dengan datang langsung membawa bayi tersebut. Lebih lanjut, pihak LPA akan melakukan assessment untuk melihat kesiapan keluarga Anisa untuk merawat bayi tersebut.

“Kita akan lihat kesiapan ibu dan nenek si bayi, dari segi ekonomi dan lingkungan tempat tinggalnya,” ungkapnya.

“Kita akan bantu jika memang nantinya ekonomi dan lingkungannya tidak memadai,” tegasnya.

Jika NL terbebas dari jeratan hukum, maka tidak begitu dengan RSUP NTB. Kepala Ombudsman NTB, Adhar Hakim mengatakan, setelah melakukan pemeriksaan terhadap NL, ditemukan sejumlah fakta.

“Apa yang dikatakan RSUP selama ini terkait masalah itu, semuanya bohong,” tegasnya.

Dikatakan, pernyataan pihak RSUP mulai dari Standar Operasional Prosedur ( SOP) hingga pembgambilan bayi terbukti bohong.

“Pihak RSUP sempat bilang orang yang mengantar dan mengambil orangnya sama, mereka punya SOP, ada mis Komunikasi, itu bohong semua,” tegas Adhar.

Adhar memaparkan hasil dari pemeriksaan pihaknya terhadap NL. Menurut pengakuan NL, ia mengambil bayi tersebut melalui cleaning service RSUP.

“Pengakuan NL memang dia nggak dimintai kartu identitas sama pihak RSUP, kalaupun diminta pasti akan dikasi. Dia bawa kok kartu identitasnya,” paparnya.

Sehingga, ia akan mengupayakan untuk meminta Gubenur NTB, TGB HM Zainul Majdi menindak kasus tersebut secara serius.

“Kita akan meminta Gubenur memberi sanksi kepada Direktur RSUP beserta pegawainya,” jelasnya.

Hal tersebut dilakukan untuk memberi efek jera. Menurutnya, Mal Administrasi yang dilakukan pihak RSUP bisa menjadi awal praktek adopsi ilegal.

“Ini sangat fatal dan bisa mengarah ke pidana juga,” ujarnya.

Lebih lanjut pihaknya akan mengirim surat kepada Gubenur terkait sanksi kepada pihak RSUP. Selain itu, pihaknya kini sedang menyusun saran perbaikan yang akan dikirim kepada orang nomor satu di NTB tersebut. (cr-van/r8)

Berita Lainnya

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Gubernur Yakin Kemampuan Brimob

Redaksi LombokPost

Polda Kantongi Data Baru Kasus Pengadaan Buku Madrasah

Redaksi LombokPost

Berkas Banding Merger BPR Dilimpahkan

Redaksi LombokPost

Utamakan Langkah Preventif

Redaksi LombokPost

Absen Kerja, Sukatra Ditemukan Tak Bernyawa

Redaksi LombokPost

Tilang Menurun, Laka Lantas Meningkat

Redaksi LombokPost