Lombok Post
Praya

Oknum Pejabat BKD Dinonjobkan

PRAYA – Oknum pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lombok Tengah, yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) penerbitan NIP honorer K2 akhirnya dinonjobkan. Keputusan itu diterima Ombudsman NTB, setelah Asisten III Setda Loteng Nursiah dan kepala BKD HL Sastrawirya menyampaikan hal itu dalam pertemuan di kantor Ombudsman di Mataram.

a�?Kami sudah menerima pernyataan secara lisan dari pejabat pemkab. Bahwa mereka telah mengeluarkan sanksi nonjob kepada oknum yang bersangkutan,a�? kata kepala bidang laporan perwakilan Ombudsman NTB Sahabudin pada Lombok Post melalui saluran telepon, kemarin (28/7).

Dikatakan, kendati kebijakan nonjob, mutasi atau pun pemecatan sudah tidak berlaku lagi, lantaran terbentur Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, kebijakan yuridis itu bisa diterapkan kepada siapa pun, apabila mereka terbukti melanggar hukum.

Kasus yang menimpa oknum pejabat BKD, kata Sahabudin, telah menciderai tugas dan fungsi pokok BKD. a�?Kami menunggu keterangan secara tertulis dari pemkab, yang menyatakan telah menonjobkan oknum yang kami maksud. Itu sebagai bahan pertanggungjawaban kami,a�? ujarnya.

Saat ini, ungkap Sahabudin, oknum bersangkutan tidak diberikan jabatan, posisi, atau pun pekerjaan sedikit pun di lingkup BKD. Namun, pihaknya meminta agar pemkab memberikan sanksi yang lebih tegas lagi, sesuai ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Paling tidak, pemecatan secara tidak terhormat.

Soal pemkab akan membawa oknum bersangkutan ke ranah hukum, Ombudsman, kata Sahabudin, tidak akan ikut campur. Karena, yang terpenting Ombudsman telah mengeluarkan rekomendasi agar oknum tersebut dijatuhi sanksi sesuai PP 53 Tahun 2010 atau undang-undang yang berlaku.

a�?Yang dinonjob ada satu orang, soal kemudian berkembang ke pejabat atau pegawai lain, kami terus mengawal permasalahan ini sampai tuntas,a�? tegasnya.

Senada dikatakan kepala perwakilan Ombudsman NTB Adhar Hakim. Dikatakan, kasus yang menimpa honorer K2 di Loteng cukup fatal. Karena, modus yang dilakukan sifatnya pemerasan dan pemaksaan. Sehingga, kalau pun kasus itu dibawa ke ranah hukum, maka dititikberatkan kepada oknum. Bukan para honorer karena mereka hanya korban dari perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oknum.

a�?Soal apa sanksi yang dijatuhi pemkab kepada oknum itu, prinsipnya kami terus mengawal, sampai para honorer K2 menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan PNS dari bupati,a�? katanya.

Bagi Adhar, pejabat pemkab pastinya memahami aturan hukum tentang PNS. Apalagi, Ombudsman telah menyerahkan data dan fakta keterlibatan oknum pejabat BKD tersebut. a�?Soal sanksi apa yang diberikan, kami serahkan ke pemkab. Yang jelas, sekali lagi kami tetap memantau,a�? ujarnya.

Sementara itu, Sekda Loteng HL Supardan mengaku sudah mengetahui perjalanan koordinasi anak buahnya ke kantor Ombudsman NTB. Namun, sampai kemarin (28/7) dia belum menerima laporan keputusan yang menyangkut hasil pertemuan tersebut. a�?Yang jelas, kami siapkan sanksi,a�? katanya.

Disinggung apakah sanksi itu sifatnya nonjob saja atau pemecatan, orang nomor satu di jajaran birokrasi Loteng tersebut enggan membeberkan lebih lanjut. a�?Sekali lagi, yang jelas kami siapkan sanksi. Jadi, kita tunggu saja,a�? katanya.(dss/r2)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Jangan Larang Anak-Anak Masuk Masjid

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Hujan Datang, Longsor Mengancam

Redaksi LombokPost

Anggaran Tidak Terduga Tetap Tersedia

Redaksi LombokPost

PAD Bocor, Pemkab Libatkan BPK

Redaksi LombokPost