Lombok Post
Metropolis

Semua Tergantung Bank NTB

pbb
LAYANI MASYARAKAT: Para petugas dari Dispenda Kota Mataram terlihat ramah melayani masyarakat yang akan membayar PBB, kemarin (28/7).

MATARAM – Pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kantor Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram membeludak. Layanan mobile keliling di kelurahan ditarik kembali untuk membantu pelayanan di kantor.

Melihat kondisi itu, Kepala Dispenda H Syakirin Hukmi mulai merencanakan pembayaran PBB via ATM. Hal tersebut untuk mempermudah masyarakat. a�?Kami berencana untuk melakukan kerjasama pembayaran PBB dengan Bank NTB,a�? ujarnya.

Sejauh ini, kepala Dispenda tersebut menambahkan, pihaknya sedang melakukan komunikasi dengan Bank NTB. Sayangnya, pihak bank hingga kini belum memberikan keputusan karena harus mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kerja sama layanan akan dimulai jika sudah ada keputusan dari Bank NTB. a�?Untuk peralatan pelayanan sendiri telah dipersiapkan oleh Dispenda. Misalnya, perangkat komputer dan wifi gratis di depan kantor,a�? kata Syakirin.

Ia juga mengatakan, melalui kerja sama tersebut diharapkan mampu mengoptimalisasi penerimaan pajak. Khususnya penerimaan PBB di Kota Mataram.

Syakirin meyakini, jika pembayaran lewat ATM terealisasi, masyarakat tidak lagi mengalami kendala dalam membayar PBB. Sehingga, kedepannya, diharapkan penerimaan pajak dari PBB semakin meningkat.

Syakirin mengharapkan, kerja sama itu juga dapat mendorong terwujudnya Kota Mataram menjadi smart city (kota pintar). Kota di mana masyarakat menjadi lebih pintar dalam memanfaatkan berbagai kemudahan.

Ia juga menambahkan, penerimaan pembayaran PBB harus meningkat secara signifikan. Hal itu dapat dicapai dengan pemanfaatan berbagai teknologi termasuk digital yang dilakukan oleh perbankan. a�?Kemudahan pembayaran secara online, dapat dimanfaatkan oleh warga perumahan atau wajib pajak yang mampu mengakses informasi secara optimal,a�? jelasnya.

Ia juga berharap, sebelum tanggal 31 Agustus 2015, rencana tersebut sudah terealisasi. Karena, itu adalah batas akhir pembayaran PBB. a�?Mereka di hitung jatuh tempo dan akan dikenakan sanksi sebesar 20 persen jika lewat dari tanggal itu,a�? tandas Syakirin.(cr-fer/r8)

Berita Lainnya

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost