Lombok Post
Politika

Ditolak KPU, PPP Protes

Ilustrasi / NET

MATARAM – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB tidak terima Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mengakomodasi partainya untuk pengusung salah satu pasangan bakal calon kepala daerah. Ketua DPW PPP NTB versi Romahurmuziy Hj Warti’ah mengatakan KPU seharusnya mengacu pada keputusan Kementerian Hukum dan HAM.

Dikatakan, dalam undang-undang yang mengatur tentang partai politik menyebutkan, pengesahan partai politik menjadi badan hukum dilakukan melalui keputusan menteri. Bahkan, Warti’ah menjelaskan dalam undang undang juga disebutkan bahwa keputusan menteri mengenai pengesahan partai politik diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia.

a�?Jadi KPU itu harus belajar undang undang. Harus tahu mana partai politik yang sah dan yang tidak sah,a�? tandas Warti’ah kemarin (29/7).

Dia menegaskan, munculnya keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang memenangkan kubu Romahurmuzy sudah jelas ada. Dengan begitu, Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM tetap berlaku untuk kepengurusan PPP Romahurmuzy.

Ditolaknya PPP oleh sejumlah KPU di NTB dinilai sebagai upaya pengekangan hak partai politik untuk ikut dalam pilkada.

a�?Kami tetap optimistis PPP tetap akan ikut pilkada terlebih saat ini partainya sudah mengajukan yudicial review terhadap PKPU 12/2015,a�? ujarnya.

Sekretaris DPW PPP NTB Muhammad Akri juga menyayangkan sikap sejumlah KPU di beberapa daerah di NTB. Dia menyontohkan bagaimana KPU Sumbawa Barat yang menolak PPP kubu Romahurmuziy yang mendukung pasangan Musyafirin dan Fud Syaefuddin.

Padahal, menurut Akri, ada proses verifikasi di KPU sebelum memutuskan apakah berkas tersebut memenuhi syarat atau tidak.

a�?Jadi tidak boleh secara frontal langsung menolak. KPU semestinya melakukan verifikasi terlebih dulu,a�? ungkap dia.

Komisioner KPU NTB Yan Marli menegaskan, verifikasi pendaftaran dapat dilakukan kalau proses pendaftaran diterima. Hanya saja, bagi partai politik yang terjadi dualisme kepengurusan maka pihaknya mengacu pada PKPU 12/2015 Pasal 38 ayat 2 huruf b dan c.

Pada PKPU 12 tersebut, kata Yan Marli menyebutkan partai politik yang mengalami dualisme kepengurusan hanya bisa mengusulkan pasangan calon yang sama. Pada huruf b menyatakan harus terpenuhi surat keputusan dan persetujuan dari DPP dan huruf c melampirkan SK kepengurusan. a�?Apabila kedua pengurus ini tidak terpenuhi pasal ayat dua ini maka KPU pasti menolaknya. Kaitannya dengan verifikasi hanya berhubungan dengan kelengkapan dan keabsahan sehingga harus pendaftaran dulu baru bisa verifikasi,a�? papar Yan Marli.

Bagaimana jika partai politik sudah mendaftarkan pasangan calonnya dan masuk dalam partai pengusung? Menurut Yan partai atau gabungan partai politik tidak dapat mencabut usulannya untuk mengusulkan pasangan lain.

Berbeda dengan sejumlah KPU di NTB yang menggelar pilkada, KPU Kota Mataram hingga saat ini belum memutuskan apakah PPP memenuhi syarat atau tidak. Terlebih PPP Kubu Romahurmuziy ikut mengusung pasangan paket Ahyar Abduh a�� Mohan Roliskana (Aman) ke KPU Kota Mataram. (tan/r4)

Berita Lainnya

Janji Korban Gempa Harus Dituntaskan

Redaksi LombokPost

Garbi Bakal Gembosi PKS?

Redaksi LombokPost

HBK Dukung Program Zul-Rohmi

Redaksi LombokPost

Pendaftaran Calon Angota KPU Diperpanjang

Redaksi LombokPost

Sembilan Sekolah Lolos Babak Penyisihan Lomba Cerdas Cermat

Redaksi LombokPost

Partisipasi Pemilih Nasional Ditarget 77,5 Persen

Redaksi Lombok Post

Pemilu Serentak 2019 Ribet

Redaksi LombokPost

Ma’ruf Amin Kampanye di Pondok?

Redaksi Lombok Post

Tiga Caleg DPRD NTB Dinyatakan TMS

Redaksi LombokPost