Sumbawa

Panwaslu Sebut Banyak PNS Terlibat Politik Praktis

TALIWANG a�� Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumbawa Barat kembali mengingatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kembali ketugas dan fungsi mereka sebagai abdi negara.

Sebagai pelayan masyarakat, mereka diminta untuk tidak terlibat politik praktis jelang Pilkada 9 Desember mendatang. Ketua Panwaslu KSB, Unang Silatang S Kom kembali mengingatkan hal tersebut. Diakuinya, sesuai aturan yang berlaku, tahahapan pilkada resmi berjalan ketika pasangan bakal calon (balon) resmi ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Tapi secara tidak langsung, tahapan pendaftaran dan penyerahan dukungan pasangan calon ke KPU merupakan bagian yang tidak terpisah dalam rangka menghadapi pelaksanaan pilkada mendatang. a�?a��PNS itu punya aturan yang mengikat yaitu PP 53 tentang disiplin PNS, didalamnya diatur tentang larangan dan ikut serta dalam politik. Pendaftaran pasangan calon kemarin merupakan wilayah yang menjadi peringatan atau hati-hati bagi oknum PNS ini,a��a�� tandasnya.

Sikap tegas yang ditunjukkan Panwaslu dengan meminta klarifikasi sejumlah oknum PNS yang terlibat dalam dalam proses pendaftaran empat pasangan calon selama tiga hari lalu, termasuk bagian dari upaya pencegahan yang dilaksanakan pihaknya. Unang mengaku, tetap akan memproses temuan yang diperoleh panwaslu tersebut. a�?a��Apa yang terjadi tiga hari terakhir kemarin akan kami kaji. Nanti akan kami buatkan dalam bentuk rekomendasi. Apakah hanya sebatas rekomendasi berupa teguran lisan atau diberikan sanksi tegas sesuai yang diatur dalam PP,a��a�� katanya.

Panwaslu akan mengkaji seluruh kemungkinan yang ditemukan dilapangan saat pendaftaran empat pasangan calon tersebut. Bisa saja hasil kajian yang dilakukan Panwaslu itu akan diteruskan ke kekepolisian, KPU atau ke pemerintah daerah selaku leading sektor tempat dimana PNS ini bernaung. a�?a��Itu nanti, setelah kami melakukan klarifikasi terhadap PNS ini. Karena bagaimanapun, temuan ini tetap kami tindak lanjuti sebagai bagian dari upaya pencegahan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari,a��a�� papar pria yang juga merupakan salah satu wartawan senior di KSB ini.

Selama pengawasan yang dilakukan pihaknya, Unang tidak membantah banyak PNS terlibat aktif dalam mendukung pasangan calon selama proses ini berjalan. Dia melihat, keterlibatan PNS ini bukan hanya untuk satu pasangan calon tapi hampir semua pasangan ada keterlibatan PNS didalamnya. a�?a��Kita berharap mereka (PNS) ini segera menyadari bahwa tugas utama mereka adalah sebagai pelayan masyarakat. Kita minta mereka untuk profesional. Hari ini bahkan kami juga mendapat laporan yang sama tentang itu,a��a�� paparnya.

Panwas meminta para PNS ini untuk tetap berpegang teguh pada kode etik mereka sebagai PNS. a�?a��Jangan sampai mereka terlibat aktif seterusnya. Karena kalau ditemukan hal seperti itu, pasti akan merespons sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini sekedar mengingatkan, sebelum semuanya terlambat,a��a�� ancamnya.
Pentingnya netralitas PNS selama proses pilkada ini bahkan sebelumnya sudah disampaikan kepada bupati KSB sebagai pembina kepegawaian. Panwaslu secara resmi sudah melayangkan surat kepada bupati untuk mengawasi sikap dan gerak gerik para pegawainya tersebut. a�?a��Ini harusnya menjadi atensi khusus bagi kepala daerah,a��a�� tambahnya.(far/r9)

Related posts

Pemanfaatan Bekas Puskesmas dan Pasar Belum Jelas

Redaksi Lombok post

TKW Hongkong “Saling Beme” Peduli Korban Banjir Bima

Redaksi Lombok post

Demokrat Sumbawa Dukung Dr Zul

Redaksi Lombok post

Leave a Comment