Lombok Post
Kriminal

Empat Institusi Hukum Gelar MoU

MATARAM – Empat institusi hukum di NTB, menandatangani nota kesepahamam (MoU), di Aula Kanwil Kemenkum HAM NTB, kemarin (30/7). Keempat institusi itu adalah, Pengadilan Tinggi NTB, Kanwil Kemenkum HAM NTB, Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah NTB yang disingkat (Dilkumjakpol).

Tema yang diambil yakni, a�?Penandatanganan Kesepakatan Bersama Dilkumjakpol NTBa��. Empat institusi tersebut, menyampaikan antusiasme mereka untuk memberikan dan pelayanan kinerja ke arah yang lebih baik.

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkum HAM NTB, Maruahal Simanjuntak menyampaikan, Memorandum of Understanding (MoU) tersebut, guna menemukan kesepahaman antar institusi penegak hukum. Tujuannya, bagaimana bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

a�?Masih banyak yang harus diperbaiki dan kita sempurnakan dalam pemahaman hukum dari intern maupun kepada masyarakat,a�? ujar Maruahal.

Tujuan dari MoU itu sendiri, yakni untuk menyusun langkah penyelesaian bersama dalam rangka simbolisasi pelaksanaan tugas pokok. Serta tugas fungsi masing-masin institusi yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Ia mengatakan, institusi hukum harus bersinergi untuk terus memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. a�?Ini memang arahan dalam nawacita, revolusi mental dari bapak Presiden,a�? tambahnya.

Sementara itu, Kapolda NTB, Brigjend Pol Umar Septono menyampaikan, salah satu dari revolusi mental yang harus dilakukan di institusi hukum, diantaranya adalah birokrasi. a�?Birokrasi yang berbelit-belit ini yang harus dipangkas,a�? tegas Kapolda yang memang dikenal blak-blakan dan tidak terlalu protokoler ini.

Ia mengimbau kepada semua pimpinan institusi hukum agar berkomitmen untuk memberikan pelayanan, kinerja, dan pemahamam hukum kepada masyarakat. a�?Jangan pas MoU saja kita miliki kesepahamam, usai ini malah gak sepaham. Kerjanya juga harus maksimal,a�? selorohnya.

Lebih jauh, Kakanwil Kemenkum HAM mengatakan, dialog akan dilanjutkan kembali secara rutin, untuk terus mensinergikan penegakan dan pelayanan hukum di NTB.(deq/cr-mas/r8)

Berita Lainnya

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost

Lagi, Pelajar di Lombok Tengah Terseret Kasus Narkoba

Redaksi LombokPost

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Gubernur Yakin Kemampuan Brimob

Redaksi LombokPost

Polda Kantongi Data Baru Kasus Pengadaan Buku Madrasah

Redaksi LombokPost

Berkas Banding Merger BPR Dilimpahkan

Redaksi LombokPost

Utamakan Langkah Preventif

Redaksi LombokPost