Lombok Post
Metropolis

Golkar AL Bakal Tarik Dukungan

MATARAM – Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar NTB merasa gerah dengan apa yang dilakukan KPU Kota Mataram. Pasalnya, pada saat sosialisasi, pihak KPU mengumumkan, Partai Golkar adalah partai yang sah mengusung pasangan H Ahyar Abduh dan H Mohan Roliskana (Aman).

Padahal, masih ada kekurangan persyaratan dalam berkas Golkar mengusung Aman yakni surat keputusan yang distempel basah dari kubu Agung Laksono. “Ini akibat ulah peraturan KPU sendiri. Mereka terlalu mengintervensi partai, jadi ini akibatnya,” terangnya.

Ia merasa KPU telah kena batunya sendiri. Karena ia menjelaskan sebelumnya KPU telah mengintervensi internal partai dengan membuat PKPU yang mengharuskan calon harus diusung dua kubu yang sedang berselisih.

Jika salah satu di antara keduanya tidak mengeluarkan surat keputusan dukungan yang sah yakni dengan stempel basah, maka hal itu tentunya tidak sah. Karena tidak sesuai aturan.

“Padahal jika KPU mengikuti SK Kemenkum HAM yang bersumber dari keputusan mahkamah partai dilandasi undang-undang, maka jadinya tidak begini,” terangnya.

Kini, dengan tidak adanya stempel basah dari Kubu Agung Laksono dalam surat keputusan yang dikirim lewat email kepada pasangan Aman, maka pengesahan Golkar mengusung Aman ditegaskan Mesir jelas tidak benar.

“Surat keputusan itu dikirim via email jadi tidak ada stempel basahnya. Otomatis, berdasarkan aturan PKPU, Partai golkar belum sah jadi partai pengusung Aman karena hanya satu kubu saja yang menyerahkan surat keputusan dukungan dengan stempel basah,” tegasnya.

Mesir mengancam akan menuntut KPU secara hukum jika mengesahkan Partai Golkar menjadi partai pengusung Aman. “Mereka kan yang punya aturan,” pungkasnya.

Sementara ditempat terpisah, Ketua KPU Kota Mataram HM Ainul Asikin menjelaskan, satu rekomendasi itu memang menggunakan lembar fax. Namun surat pengantar rekomendasi itu menggunakan stempel basah. a�?Ada pengantarnya basah, makanya kami akan konsultasi ke KPU Provinsi NTB,a�? katanya.

Asikin kepada wartawan menjelaskan, hasil pleno tersebut masih bisa berubah tergantung hasil konsultasi, pemeriksaan berkas atau verifikasi. a�?Apa masih bisa berubah? Masih sih, tegantung hasil pemeriksaan,a�? jelasnya singkat. (ton/sir/r8)

Berita Lainnya

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Dapil Satu-Dua Milik Kepala Garuda

320 Jamaah Belum Lunasi BPIH

Korban Gempa Tarawih di Masjid Darurat

Caleg Gagal Malas Hadiri Rapat Paripurna

Pansus DPRD Terima LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2018

Perjuangan Para Pahlawan Demokrasi Mewujudkan Pemilu Jujur dan Adil

Restoran Siap Saji Dapat Toleransi