Lombok Post
Headline Praya

Hari Ini, SK PNS K2 Diterbitkan

PRAYA – Jika tidak ada halangan, rencananya hari ini (Jumat , 31/7) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lombok Tengah, akan menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Honorer Kategori Dua (K2). SK tersebut untuk 698 honorer dari total sebanyak 763 honorer yang diajukan NIP-nya ke BKN Regional X Denpasar, Bali.

a�?SK sudah dua hari kita buatkan konsepnya, lalu diserahkan ke bagian hukum guna dilakukan pengkajian yuridis, sosiologis dan filosofis,a�? kata Kepala Bidang (Kabid) pengadaan dan mutasi BKD Loteng, Subeki pada Lombok Post, kemarin (30/7).

Dikatakannya, untuk menerbitkan SK itu, membutuhkan waktu lama. SK dibuat BKD, lalu dilakukan kajian dan kemudian diserahkan ke bagian hukum. Selanjutnya, diperiksa Asisten III Setda Loteng dan Sekda HL Supardan. Baru kemudian terakhir turun di meja Bupati HM Suhaili FT.

SK diberikan, lanjutnya berdasarkan acuan BKN Regional X Denpasar yang menerbitkan NIP. Jika tidak memiliki NIP, maka SK tidak bisa diberikan. Begitu pula sebaliknya.

a�?Dari 698 honorer itu, ada satu honorer yang SK PNS-nya sempat kita tunda. Karena, ada sedikit permasalahan. Namun, kami pun melakukan koordinasi dengan BKN Regional X Denpasar. Hasilnya, clear and clean,a�? bebernya.

Pemberian SK, terang Subeki dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap nama yang tercantum dalam SK, dipanggil secara lisan dan surat resmi. Seluruh tahapan itu, tekannya tidak dipungut biaya sedikit pun. Soal kemudian, adanya temuan Ombudsman NTB yang menyeret oknum pejabat BKD, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan.

a�?Yang penting, dari 763 honorer, kita sudah menyiapkan SK sebanyak 698 orang. Sisanya, sebanyak 65 orang masih dilakukan verifikasi karena ada beberapa orang yang meninggal dunia dan masih dalam proses,a�? ujarnya.

Hal senada dikatakan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Loteng H Mutawali. Menurutnya, tahapan penerbitan SK honorer K2 telah memenuhi ketentuan hukum dan Undang-undang yang berlaku.

a�?Kendati demikian, sebenarnya kami yang mengkonsep SK itu. Namun, kali ini tidak ada. Tapi, tetap sah,a�? katanya, singkat.

Sementara itu, kepala perwakilan Ombudsman NTB Adhar Hakim mengatakan, dari 763 honorer yang lulus tes tulis, terdapat 33 orang yang masuk daftar tidak memenuhi kriteria (TMK). Sehingga, BKN Regional X Denpasar tidak menerbitkan NIP. Ada juga 11 orang yang pemberkasannya salah dan permasalahan teknis lainnya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku tetap mengawal proses penerbitan NIP dan SK para honorer yang dimaksud. Dengan harapan, seluruh honorer K2 yang lulus tes tulis tersebut diangkat sebagai abdi negara.

a�?Ombudsman dalam posisi melindungi K2,a�? katanya.

Dia merekomendasikan dan meminta agar BKD lebih terbuka dalam menyampaikan setiap perkembangan informasi kebijakan dan keputusan yang menyangkut honorer K2. Dengan cara itu, celah dugaan terjadinya penyelewenangan dapat diminimalisir. Begitu pula sebaliknya.

a�?Mohon ini ditindaklanjuti dan dilaksanakan,a�? seru Adhar.(dss/r14)

Berita Lainnya

Kelelahan, Enam PPS Tumbang

Redaksi LombokPost

PSU Rentan Money Politic

Redaksi LombokPost

Kinerja Dewan Mengecewakan, Pembahasan Raperda Sangat Minim

Redaksi LombokPost

Pemerintah Sosialisasi Pembangunan Jalan LIA-KEK

Redaksi LombokPost

Job Fair Sediakan 5.255 Lowongan

Redaksi LombokPost

Sarankan Pelatihan Singkat untuk Pekerja KEK Mandalika 2020

Redaksi LombokPost

Loteng Termasuk Pengirim TKI Illegal Terbesar

Redaksi LombokPost

Telkomsel Optimalkan Jaringan di Lebih dari 1.400 Titik Penting

Redaksi Lombok Post

Gubernur: Jangan Ada Dendam Politik!

Redaksi LombokPost