Ekonomi Bisnis

Koperasi Harus Proaktif

MATARAM – Sejumlah pelaku koperasi di Kota Mataram sangat mendukung pemberantasan rentenir dari masyarakat terutama mereka yang kalangan bawah. Terlebih lagi setelah adanya tindakan tegas dari Dinas Koperasi dan UMKM NTB yang mengusir sejumlah koperasi lantaran menerapkan sistem rentenir kepada anggota koperasi.

a�?Mereka memang harus diberantas, tidak hanya sistemnya yang mengarah ke rentenir, tapi koperasi dari luar dan beroperasi di daerah juga jangan dibiarkan saja,a�? terang Ketua Koperasi Panglima Tambora M Nur Rahmat pada sejumlah wartawan, kemarin(30/7).

Maraknya rentenir di tengah masyarakat, lanjutnya, banyak dipengaruhi berbagai pihak. Kondisi ekonomi masyarakat ke bawah yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang kaki lima, memiliki persoalan di permodalan dalam pengembangan usaha. Salah satu kendala yang dihadapi saat mengajukan modal ke perbankan adalah jaminan. Sementara, perbankan dengan prinsip kehati-hatiannya sangat ketat memberikan pembiayaan, bila usaha yang dijalankan dinilai tidak sesuai persyaratan.

a�?Dengan menjadi anggota koperasi, maka prinsip koperasi untuk mensejahterakan anggotanya akan terwujud. Selama ini mereka yang mengeluh sulit mendapat bantuan modal dari koperasi karena belum menjadi anggota koperasi. Berbeda mereka yang sudah menjadi anggota,a�? paparnya.

Rahmat mengakui, menjadi anggota koperasi tidak akan rugi. Selama kewajiban anggota dilakukan, maka hak anggota akan diberikan. Untuk anggota Koperasi Panglima Tambora sendiri, lanjutnya, simpanan wajib yang disetorkan akan disalurkan kembali kepada anggota sesuai kebutuhan anggota. Terlebih koperasi yang menggunakan prinsip syariah ini, pembiayaan yang diberikan kepada anggota berupa bantuan fisik bukan dalam uang tunai.

a�?Ketika uang tunai yang diberikan, dikhawatirkan uang yang semula untuk modal produktif akan menjadi konsumtif. Berbeda dengan barang, maka koperasi masih bisa terus memantau,a�? terang Rahmat.

Ketua Koperasi Cabai Rawit Abdi menambahkan, tidak hanya koperasi yang menggunakan sistem rentenir, koperasi dari luar daerah harus ditindak lanjuti. Juga, koperasi-koperasi didaerah yang tidak memiliki Rapat Anggota Tahunan (RAT), ketidakjelasan pengurus koperasi harus disisir dengan pasti.

a�?Masih banyak koperasi-koperasi yang fiktif di sini,a�? ujarnya.

Koperasi fiktif terjadi, kata dia, bukan tanpa sebab. Ia menjelaskan, bisa saja koperasi tersebut semulanya aktif, namun ketika pengurus yang memiliki kompetensi pindah, maka koperasi hanya memiliki pengurus yang kurang berkualitas.

a�?Makanya diperlukan regenerasi kepengurusan, keterampilan diturunkan, dan proaktif. Bila perlu koperasi ini dikelola oleh sarjana,a�? terang Abdi. (ewi/r4)

Related posts

Omzet Bisnis Jasa Menyelam Turun

Redaksi Lombok post

DimSum Gratis di Golden Palace

Redaksi Lombok post

Klaim Asuransi Usaha Tani Rp 1,4 M

Redaksi Lombok post

Leave a Comment