Lombok Post
Headline Metropolis

Ini Dia Biang Keroknya!

Ilustrasi Pilkada/foto: jpnn.com

Harus ada minimal dua pasangan calon. Kalau tidak, pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan ditunda. Aturan main inilah yang menjadi biang kerok kegaduhan politik di beberapa daerah. Para elit politik terjebak untuk memainkan berbagai siasat agar bisa menang.

***
Berawal dari manuver pasangan H Rosiady Sayuti-H MNS Kasdiono (Rido) yang batal mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Mataram. Politik di Kota Mataram mulai bergejolak. Dalam satu langkah, pasangan baru ini berhasil mengunci gerak sang petahana, H Ahyar Abduh-H Mohan Roliskana (Aman) yang sedang berada di atas angin.

Dengan tidak mendaftar, KPU terpaksa memperpanjang masa pendaftaran yang berakhir hari ini, 3 Agustus. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Mataram 2015 pun terancam batal. Sebab sesuai pasal 89 PKPU Nomor 12 Tahun 2015, apabila hanya ada satu pasangan calon atau tidak ada yang mendaftar, maka KPU bisa menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan, dan pemilihan diselenggarakan pada pemilihan serentak berikutnya. Yakni tahun 2017.

Apalagi pasangan Rido belum menunjukkan tanda-tanda akan mendaftar ke KPUD Kota Mataram. Kondisi ini mengusik ketengan pasangan Aman. Langkah mereka seperti terkunci. Tim yang diisi para elit politik Golkar ini tidak menyangka serangan balik lawan akan merepotkan timnya.

Bila pilkada ditunda sampai 2017, maka situasi bisa berubah dan menguntungkan pasangan Rido. Berbagai cara pun dilakukan agar Pilkada Kota Mataram tidak ditunda. Bagi pasangan ini, tidak ada alasan pesta demokrasi ditunda, sebab akan merugikan rakyat. Karena, penjabat sementara memiliki keterbatasan dalam memimpin daerah.

Apalagi, secara kalkulasi politik, saat ini adalah momen yang tepat bagi Aman untuk maju mempertahankan kekuasaan. Mereka diunggulkan karena memiliki basis masa dan suara cukup tinggi. Pasangan Aman pun akhirnya melakukan politik tidak biasa demi keberlangsungan Pilkada yang rencananya dihelat serentak 9 Desember 2015.

Ya, dukungan Partai Golkar ditarik kembali. Meski KPU Kota Mataram menyatakan itu tidak bisa. Tapi jika mengacu pada aturan pasangan Aman memang memiliki celah untuk menarik lagi dukungan itu.

Pada UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 47 Ayat (1) pada poin (a) dikatakan, dukungan partai politik harus dilengkapi a�?cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang tergabung sesuai tingkatannya.

Nah, disinilah celah itu terbuka. Karena dalam dukungan Partai Golkar kubu Agung Laksono, pasangan Aman mengklaim tidak ada cap basah Partai Politik bersangkutan. Yang mereka serahkan hanya faximile atau semacam kopian dari surat dukungan kepada Aman. Sehingga, jika ini disahkan oleh KPU, tentu akan menimbulkan tanda tanya.

Dalam Pasal 53 UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 poin (1) juga ditegaskan, bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Jika mengacu pada aturan ini, berarti pasangan Aman melihat, ia maupun partai pendukungnya boleh saja mengundurkan diri atau menarik dukungan. Sebab, penetapan pasangan calon belum dilakukan oleh KPU.

Karena itulah, ia merelakan dukungan Partai Golkar ditarik dan kini jatuh ke tangan pasangan Salman dan Jana Hamdiana (Sahaja) yang mendaftar ke KPU Kota Mataram, kemarin. Bahkan, pasangan Sahaja didaftarkan sendiri oleh H Ahyar Abduh dan H Mohan Roliskana (Aman) selaku ketua Partai Golkar.

a�?Kami sebenarnya tidak ingin dukungan Partai Golkar jatuh ke orang lain. Tapi mau bagaimana lagi. Demi Mataram, kami rela melakukan apa saja. Kami tidak ingin pesta demokrasi yang sudah dirindukan sebagian besar masyarakat Kota Mataram, tertunda. Karena ini akan berakibat fatal bagi masyarakat sendiri,a�? kata H Mohan Roliskana, Ketua DPD II Golkar Kota Mataram kubu Agung Laksono.

Harus diakui, carut marut regulasi pilkada membuat potensi konflik sangat besar. Sentimen antar kubu sangat tinggi karena merasa ditelikungi, merasa diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Tidak heran, aparat kepolisian melakukan pengamanan ekstra di kantor KPU Kota Mataram.

Drama pantomim politik yang sedang dipertunjukkan elit politik ini memprihatinkan. Masyarakat tidak mendapat pendidikan politik yang baik. Namun di sisi lain, para pengurus parpol tidak memiliki cukup banyak pilihan. Sehingga memilih manuver-manuver yang membuat proses demokrasi seperti permainan.

Aktivis Rinjani Institut Darwan Samurdja mengatakan, drama yang tengah terjadi di Kota Mataram menjadi catatan kurang baik bagi perkembangan demokrasi. Meski para elit sah-sah saja memainkan siasat dalam meraih kemenangan.

Namun, masyarakat tidak mendapat pendidikan politik yang baik. Pertama dengan tidak mendaftaranya Rido, kedua dengan majunya calon yang diusung oleh Aman menjadi fenomena yang tidak wajar.

Menurut Darwan, masalah ini berawal dari PKPU yang mensyaratkan minimal ada pasangan calon agar pilkada dilaksanakan, dan ditunda apabila hanya ada satu pasangan calon. Menurutnya, regulasi ini harus melalui kajian panjang.

a�?Ini sebenarnya, biang keladi atau biang keroknya adalah peraturan yang tidak jelas. Tidak melakukan analisis mendalam terlebih dahulu,a�? katanya.

Mestinya, regulasi PKPU maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak serta merta menunda Pilkada kalau hanya ada satu pasangan calon. Jika belajar dari demokrasi di negara-negara barat, calon tunggal tidak menghalangi pesta demokrasi digelar.

a�?Karena kalau kita lihat konteks ini di Amerika, kalau ada calon tunggal maka dia yang akan dilantik jadi wali kota atau bupati,a�? ujarnya.

Jika hanya ada satu pilihan apakah tidak demokratis? Menurutnya, pandangan itu salah besar. Sebab proses demokrasi sudah dijalankan sejak penjaringan dan pencalonan melalui partai politik, sebenarnya merupakan proses demokrasi. Baginya, salah jika KPU menganggap satu pasangan calon tidak demokratis. Sebab demokrasi itu tidak hanya persoalan memilih A atau B dengan sistem voting. Padahal voting adalah langkah terakhir yang dilakukan ketika musyawarah tidak menemukan mufakat.

a�?Saya pikir keliru KPU kalau berpandangan seperti itu,a�? kritiknya.

Demokrasi yang sedang berjalan saat ini sudah pada jalurnya. Ketika sebagian besar masyarakat menunjuk satu pasangan calon, itu artinya demokrasi yang sangat bagus. a�?Karena kalau ada calon tunggal, yang lain tidak berani maju, berarti itu masih disukai sama rakyatnya, legitimasi rakyat sebenarnya itu,a�? ujarnya.

Peneliti yang juga dosen Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) ini menilai, perumusan regulasi pilkada selama ini banyak ditunggangi kepentingan politik.

Solusi yang terbaik saat ini adalah dengan membuat aturan baru yang mengatur, kalau ada calon tunggal tinggal dilantik saja. Solusi yang kedua, menunggu hasil guguatan atas UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015.

Sebelumnya Ketua KPU Kota Mataram M Ainul Asikin bersikeras, Partai Golkar tidak bisa menarik dukungan terhadap pasangan Aman. Alasannya, dukungan partai pada pasangan tersebut sudah sah.

Terkait stempel basah yang tidak terdapat dalam SK kubu Agung Laksono, ia menegaskan persyaratannya sudah tercukupi dengan adanya cap basah dari surat pengantarnya. “Di dalam surat pengantarnya ada cap basah dari partai Golkar. Jadi kami mengesahkan dukungan tersebut ditambah dalam surat keputusan yang tidak ada cap basahnya tersebut ada tandatangan Agung Laksono. Surat keputusan tersebut satu paket dengan surat pengantarnya jadi merupakan lampiran dan cap basahnya sudah terwakili,” terangnya.

Keputusan pengesahan tersebut didapatkannya setelah penelitian berdasarkan pasal 48 PKPU nomor 9 tahun 2015. “Kalau memang mereka keberatan kami pesilahkan menggugat melalui jalur hukum,” tantangnya.

Kini, peluang terakhir terlaksananya Pilkada Mataram 9 Desember mendatang, berada di pasangan Rido yang diusung tiga partai yakni Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.

Sebenarnya, pasangan Rido mulai diragukan untuk mendaftar di hari terakhir ini. Pasalnya, digadang-gadang bakal mendaftar 28 Juli lalu, pasangan Rido ternyata batal mendaftar. Baik H Roasiady Sayuti muapun H MNS Kasdiono mengklaim, batalnya ia mendaftar ke KPU Kota Mataram karena arahan partai pengusungnya.

Bahkan keduanya memiliki komentar yang hampir sama persis saat diwawancara Lombok Post terkait alasannya batal mendaftar 28 Juli lalu. “Karena memang distelnya seperti itu,” canda Rosiady.

“Yang jelas kami sekarang dalam posisi standby. Kalau partai memerintahkan untuk mendaftar, ya kami daftar. Kalau tidak ada perintah, masalahnya kami tidak bisa mendaftar sendiri tanpa dukungan partai,” jelasnya kemarin pada Lombok Post.

Meski demikian pakar politik Doktor Kadri melihat ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi di hari terakhir pendaftaran calon wali kota Mataram dan wakilnya hari ini. “Kalau saya lihat, mendaftar atau tidaknya pasangan Rido pasti didasarkan pertimbangan dan kalkulasi politik. Kalau kalkulasinya mereka bisa menang di Pilkada tahun 2015, tentu hari ini mereka akan mendaftar. Namun, jika kalkulasinya mereka bisa mendapatkan kemenangan di Pilkada 2017, tentu mereka tidak akan mendaftar hari ini sehingga Pilkada diundur,” terangnya.
Karena, setiap keputusan politik dari pasangan mana pun pasti akan mempertimbangkan kemenangan.

Selain itu pertimbangan lainnya yang akan menentukan pasangan Rido mendaftar atau tidak yakni mengikuti perkembangan. Pasangan Rido dipastikan akan melakukan kajian sistem dan aturan yang berlaku di KPU Kota Mataram.

“Kalau sinyal di KPU Kota Mataram tidak menerima pasangan lain, tentu akan menjadi pertimbangan untuk mereka tidak mendaftar. Sebaliknya, jika KPU menerima pasangan lain, bisa jadi mereka juga akan ikut mendaftar,” jelasnya.

Sementara dari beberapa kepala Lingkungan yang ada di Kota Mataram, kepada Lombok Post semua mengharapkan agar Pilkada Kota Mataram bisa terlaksana tahun ini. Karena, masyarakat mengharapkan melalui Pilkada tahun ini akan lahir pemimpin yang memang dipilih oleh mereka sendiri.

“Kami sebagai masyarakat tentu berharap Pilkada bisa berlangsung tahun ini agar kami dapat memilih pemimpin sendiri yang akan memimpin Kota Mataram ke depan,” terang Andi, Kepala Lingkungan Otak Desa Utara.

Senada dengan Andi, Kepala Lingkungan Karang Kelok H Mursyid juga mengungkapkan harapannya agar Pilkada bisa terlaksana. “Selaku warga saya merasa kecewa kalau Pilkada harus ditunda. Karena dampaknya nanti bisa bahaya bagi warga. Kami khawatir kondisivitas Kota Mataram terganggu kalau terlalu lama dijabat oleh Penjabat Wali Kota,” terang H Mursyid.

“Lagipula, pasangan sudah siap untuk bertarung, mekasnisme dan perlengkapan untuk Pilkada juga sudah tersedia. Lalu apa yang membuat Pilkada harus ditunda,” tanyanya.A�(sirtupillaili/Hamdani Wathoni/r8)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost