Lombok Post
Praya

Putrie : JPU Tutupi Fakta Persidangan

H MUHAMAD
HL Muhammad Putrie, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Lombok Tengah

PRAYA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, dinilai menutup-nutupi fakta persidangan. Hal ini dikatakan HL Muhammad Putrie, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Lombok Tengah (Loteng) selaku terdakwa kasus perusakan hotel Lombok Baru.

a�?Ada tiga tanggapan yang saya sampailkan menyangkut JPU,a�? ujar Putrie.

Pertama, beber Putrie, JPU sama sekali tidak mengungkapkan fakta persidangan. Kedua, tidak semua keterangan saksi dipersidangan diurai dalam berkas tuntutan. Salah satu contoh, keterangan saksi Kepala Desa (Kades) Kuta, Lalu Badarudin.

a�?Hal ini sangat jelas dan terang benderang, bahwa JPU berusaha menutup-nutupi fakta persidangan,a�? katanya.

Terakhir, lanjutnya keterangan saksi, saksi ahli dan alat bukti persidangan tidak dipertimbangkan dalam analisa fakta sidang pada berkas tuntutan JPU. Sehingga, dirasa tidak bisa dijadikan dasar keputusan obyektif dan rasional. Hasilnya menurut Putrie, seolah-olah pihaknya secara sah telah melakukan pelanggaran hukum.

a�?Yang jelas, publik telah mengetahui perjalanan persidangan saya. Khususnya, keterangan saksi dari sopir alat berat Dinas PU, saksi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bapak Bupati,a�? katanya.

Putrie menambahkan, sebelumnya ada pihak yang mengaku memiliki bukti video, yang merekam terdakwa memerintahkan sopir alat berat Dinas Pekerjaan Umum atas nama I Wayan Pujiartha untuk merobohkan bangunan hotel Lombok Baru. Sayangnya, bukti itu tidak bisa ditunjukkan dipersidangan, dengan alasan hilang.

Namun demikian menurut Putrie, sopir tidak pernah diperintah siapa pun untuk merobohkan bangunan hotel yang dimaksud. Kecuali, atas desakan dan dorongan warga sekitar, yang emosi hingga melempar kendaraan alat berat dengan batu sampai kaca kendaraan pecah. Tidak mau ambil resiko, sopir pun terpaksa menuruti warga.

a�?Hal itu sudah diuraikan saksi sopir dalam persidangan. Lagi-lagi, keterangan saksi itu juga tidak dijadikan pertimbangan JPU,a�? sambungnya.

Parahnya lagi, tambah Putrie keterangan saksi pejabat BPN Praya atas nama Lalu Sukirman, seolah menjadi angin lalu.

Padahal, saksi yang satu ini menjadi acuan utama yang harus dipegang JPU dan publik. Fakta yang diungkapkan BPN, lokasi lahan bangunan hotel Lombok Baru secara sah, masuk ke dalam lahan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 11 atas nama pemilik PT LTDC Mandalika Resort.

Sehingga, sertifikat yang diklaim pemilik, tidak tercatat di BPN. a�?Permasalahan yang satu inilah, yang membuat pemkab melapor balek Minarni atas pemalsuan dokumen negara ke Polres,a�? kata Putrie. (dss/r14)

Berita Lainnya

Tiga Kios Warga Hangus Terbakar

Redaksi LombokPost

Masih Banyak Warga Loteng Buang Air Besar Sembarangan

Redaksi LombokPost

Pemkab dan ITDC Raih Penghargaan ISTA

Redaksi LombokPost

Loteng Susun Regulasi Pendidikan Inklusi

Redaksi LombokPost

Bangun Mandalika, ITDC Pinjam Rp 3,6 Triliun ke AIIB

Redaksi LombokPost

Penjualan Songket Sukarara Anjlok

Redaksi LombokPost

Warga Merasa Bayar Angin, Bukan Air PDAM

Redaksi LombokPost

150 Pendaki Jajal Jalur Aik Berik

Redaksi LombokPost

BPK Periksa 10 Desa di Loteng

Redaksi LombokPost