Lombok Post
Ekonomi Bisnis Headline

Ekonomi Terpuruk, PHK Massal Mengancam

Ilustrasi Buruh

JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) hantam Indonesia. Belasan ribu pekerja pun harus kehilangan mata pencarian utamanya dalam tujuh bulan terakhir. Pengusaha berdalih, ini terjadi karena desakan pertumbuhan ekonomi yang buruk.

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) membenarkan adanya hantaman tersebut. Tercatat per Juli 2015, ada 11.350 pekerja yang harus menyandang status baru sebagai pengangguran.

Sadar atas kondisi ini, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri langsung mengutus Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Haiyani Rumondang untuk memantau kondisi di daerah. Dari investigasi yang dilakukan, Haiyani mengatakan PHK dilakukan karena desakan ekonomi. Para pengusaha berdalih terpaksa melakukan penghematan yang berimbas pada PHK karena buruknya pertumbuhan ekonomi. “Pengurangan produksi sudah dilakukan, tapi ternyata masih dirasa cukup berat,” tuturnya.

Lebih detil, Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPPHI) Kemenaker Sahat Sinurat menyampaikan, PHK tersebut kebanyakan dilakukan perusahaan-perusaan yang bergerak di sektor padat karya dan tambang.

Menurutnya, alasan PHK didominasi iklim ekonomi yang tidak bersahabat dan kontrak kerja yang telah rampung.

Sementara, terkait dugaan PHK lantaran permintaan upah minimum kerja (UMK) yang terlalu tinggi. Dia membantah. Bantahan itu juga disampaikan saat disinggung tentang buruknya regulasi, sehingga banyak perusahaan yang ingin kabur dari Indonesia. “Saya rasa tidak. Indonesia itu sangat “ramah” pada para investor,” ujarnya.

Di sisi lain, angka PHK diduga mencapai angka jauh lebih besar dari data yang disampaikan Kemenaker. Sebab, data tersebut diperoleh hanya dari perusahaan atau serikat pekerja yang melapor ke dinas tenaga kerja (Disnaker). Sementara, bila masalah dapat langsung diselesaikan dengan damai antara perusahaan dan pekerja maka PHK tidak akan “dicatatkan”.

Haiyani pun membenarkan. Dia mengakui, masalah hubungan industrial memang kebanyakan dapat diselesaikan di tingkat bawah. Kecuali, bagi kasus yang tidak terselesaikan dengan baik sehingga harus menempuh jalur hukum.

Hal tersebut didukung Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar. Menurutnya, sistem pendataan PHK yang kurang ideal merupakan dampak dari UU Nomor 2/2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. Dalam aturan tersebut, pihak yang berseteru termasuk soal PHK bisa langsung membawa kasus itu ke Pengadilan Hubungan Industrial di bawah Mahkamah Agung.

“Hal tersebut membuat Kementerian Tenaga Kerja tak punya data lengkap terhadap angka PHK secara riil di Indonesia,” terangnya.

Menaker Hanif Akui Tak Bisa Mencegah

Masalah pertumbuhan ekonomi selalu berdampak pada pekerja. Hal ini diakui Menaker Hanif. Ia pun paham ketika para pengusaha melontarkan alasan itu sebagai latar belakang PHK. Meski begitu, Hanif tetap meminta pihak perusahaan bersedia menahan diri. Ia optimistis dalam waktu dekat perekonomian nasional akan segera membaik. Bahkan, menguntungkan dunia usaha. Sebab, pemerintah terus melakukan pengembangan kebijakan-kebijakan untuk membuat dunia usaha semakin kondusif.

“Kalau masalah PHK massal ini kan memang sangat terkait dengan kondisi ekonomi kita secara keseluruhan. Pemerintah terus berusaha mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk membuat dunia usaha kita semakin baik ke depannya dan PHK tidak perlu terjadi,” ujarnya.

Namun, jika dalam keadaan tertentu perusahaan memang harus melakukan PHK maka ia meminta agar prosesnya disesuaikan dengan aturan yang ada. Hak-hak dari para pekerjanya harus dibayarkan full sesuai aturan ketenagakerjaan.

Disinggung soal pencegahan terjadinya PHK, Hanif mengaku tidak bisa berbuat banyak. Karena, masalah tersebut lintas instansi. Sementara, tugas pihaknya hanya berhubungan dengan employment services.
Hal itu didukung Sahat. Menurutnya, pihaknya hanya bisa menjembatani bila ada masalah antara pekerja dan perusahaan. Kemenaker tidak memiliki kuasa untuk mengintervensi lebih jauh bila memang PHK dilakukan karena masalah ekonomi.

Meski begitu, Kemenaker tidak akan tinggal diam. Sahat memastikan jika hak-hak pekerja harus terpenuhi bila PHK benar-benar dilakukan. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan langkah-langkah agar para pekerja tersebut tidak menjadi pengangguran berkepanjangan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membenarkan bahwa banyak perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja di awal tahun ini. Efisiensi perlu dilakukan untuk menyelamatkan keberlangsungan usaha di tengah perlambatan ekonomi.

Ketua Umum Apindo Haryadi B Sukamdani mengatakan terjadinya banyak PHK memang benar adanya dan merupakan pilihan sulit untuk dihindari perusahaan. “Ekonomi kita mengalami kontraksi. Terbukti semester pertama turun ke 4,67 persen dibandingkan 4,71 persen (periode sama tahun lalu),” ujarnya.

Dalam situasi sulit, kata dia, perusahaan secara otomatis harus melakukan efisiensi. Di beberapa sektor, efisiensi harus dilakukan karena produksi berkurang seiring dengan terjadinya penurunan daya beli. Pengurangan jumlah karyawan merupakan upaya efisiensi konkret untuk mengurangi biaya operasional.

Wajar saja, kata dia, perekonomian Indonesia saat ini rapuh. Terutama terhadap apa yang terjadi di perekonomian global. Sebab sejak era pemerintahan sebelumnya tidak pernah sungguh-sungguh membangun fundamental kuat karena banyak kebijakan yang lebih mempertimbangkan unsur populis.

Sekarang konsekuensinya terasa cukup besar. Saat ekonomi global melambat, Indonesia ringkih seolah tidak memiliki daya tahan tubuh yang kuat. “Padahal semestinya negara kita yang pasar dalam negerinya cukup kuat, tidak terlalu terpengaruh. Kalau pun terkena, tidak signifikan,” sebut Haryadi.

Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyikapi isu PHK besar-besaran terjadi karena kebijakan pemerintah yang sejauh ini sebatas retorika. Presiden KSPI Said Iqbal meminta pemerintah sungguh-sungguh menjalankan sejumlah kebijakan yang bisa mencegah perlambatan ekonomi.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, situasi ekonomi saat ini memang cukup memberatkan bagi para pengusaha. Namun, hal tersebut tak membenarkan adanya aksi PHK besar-besaran kepada buruh. Menurutnya, upaya efisiensi dengan mengurangi pekerja harusnya menjadi pilihan terakhir bagi pengusaha.

“Sesuai amanat UU, pengusaha, buruh, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal tersebutlah yang menjadi pegangan para pekerja supaya tak dipecat segampang itu,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Pius Lustrilanang menilai maraknya fenomena PHK merupakan dampak dari pelemahan perekonomian nasional dan global. Salah satu penyebab dari maraknya PHK juga disebabkan kurang tanggapnya pemerintahan Joko Widodo dalam mengantisipasi pelemahan ekonomi global itu.

“Dari sisi pelaksanaan APBN sangat terlambat, DIPA, project pemerintah baru turun bulan Juli atau Agustus,” kata Pius.

Peneliti ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mashuri tidak menampik bahwa ada kaitan antara perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kasus PHK. “Korelasinya positif,” kata Mashuri.(mia/gen/gun/bil/bay/wan)

Berita Lainnya

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Masih Banyak Warga Loteng Buang Air Besar Sembarangan

Redaksi LombokPost

Pemkab dan ITDC Raih Penghargaan ISTA

Redaksi LombokPost

Ahli: Penangkapan Muhir Bukan OTT

Redaksi LombokPost

Pola Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf Serupa

Redaksi LombokPost

Kades Jangan Alergi Diperiksa!

Redaksi LombokPost

Surya Paloh Road Show ke Lombok

Redaksi LombokPost