Lombok Post
Bima - Dompu

Akademisi Minta Penjabat Bupati Bima Tetap Netral

Drs H Syafrudin HM Nur

BIMA – Masa jabatan Bupati Bima Drs H Syafrudin HM Nur sudah berakhir. Untuk melanjutkan kepemimpinan di Kabupaten Bima, Gubernur NTB melantik Drs H Bacharuddin sebagai penjabat karteker, Senin (10/8) lalu.

Merespon kepemimpinan Bacharuddin, sejumlah akademisi meminta agar netralitas PNS bisa dijaga. Menurut akademisi, banyak pejabat tidak paham memposisikan diri.

a�?a��Pemilu ini akan berjalan baik, jika PNS bersikap netral. Menjaga hal itu, karteker harus mampu mengawasi para PNS,a��a�� kata dosen STKIP Bima Hartoyo SE MAk, kemarin. (11/8)

Menurut dia, kecenderungan PNS berpolitik praktis karena didorong kepentingan jabatan. Sebab, rumusan demokrasi dan politik di Indonesia masih manganut politik balas jasa.

a�?a��Jika ini terus dilakukan, maka ruang korupsi akan terbuka lebar. Meretas masalah ini. aturan harus ditegakkan,a��a�� jelasnya.

Kata dia, kejelasan aturan tentang disiplin PNS dalam politik praktis sudah jelas. Hanya saja, tinggal bagaimana penyelenggara pemilu dan pemerintah merespon hal itu.

a�?a��Jika ini bisa diatasi, politik kepentingan pasti akan runtuh,a�? terangnya.

Dia menilai, mosi yang dibangun pada Pilkada sarat kepentingan para pejabat. Bahkan, beberapa oknum pejabat jor-joran mencari dukungan di tiap wilayah binaan. a�?a��Ini menjadi masalah besar pejabat karteker,a�? katanya.

Hal senada juga disampaikan dosen STISIP Mbojo Bima Abdul Kadir S.Sos MSi. Dia berharap karteker Bupati Bima mampu menjaga stabilitas pemerintah daerah. Dengan mengintensifkan koordinasi dan imbauan kepada jajaran birokrasi.

a�?a��Yang lebih penting lagi, karteker harus bersikap netral. Tidak boleh berpihak pada salah satu pasangan calon,a��a�� pesannya.

Dia juga meminta karteker mampu membawahi seluruh aparatur. Serta dapat menjunjung tinggi etika birokrasi yang tidak pro pada kepentingan apapun.

a�?a��Jika PNS terbukti berpolitik praktis, beri tindakan tegas. Itu harus ditunjukkan, baik dalam bentuk pembinaan maupun sanksi administrasi,a�? sarannya.

Menurut dia, masyarakat Bima sangat religius, dan menaati prinsip serta aturan yang berlaku. a�?a��Tapi, ini semua tergantung pada pemimpin,a��a�� pungkasnya. (dam/r9)

Berita Lainnya

IKKB Papua Barat Bantu Korban Gempa

Redaksi LombokPost

Etos Kerja Harus Meningkat selama Ramadan

Pemkot Bima Lanjutkan Perbaikan Infrastruktur Sisa Banjir

Redaksi LombokPost

Miliki Sabu, IRT Diringkus

Ops Ketupat Gatarin 2018 Dimulai

Masih Ditemukan Makanan Kedaluwarsa

Penataan Ama Hami Dilanjutkan

Berkas Ketua PDIP Kota Bima Dilimpahkan ke Kejaksaan

Redaksi LombokPost

KPU Kota Bima Mulai Lipat Surat Suara