Headline Politika

Farouk Tidak Setuju Perppu Pilkada Di Mataram

PKPU Pilkada

MATARAM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, H Farouk Muhammad tidak sependapat dengan wacana dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai solusi calon tunggal dalam pilkada. Dia mempertanyakan legalisasi perppu ini.

Farouk menegaskan, Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 yang menunda pelaksanaan pilkada hingga 2017 di daerah yang hanya terdapat calon tunggal, bukan menghilangkan hak hak politik masyarakat.

a�?Bagaimanapun juga penundaan pilkada sesuai dengan peraturan yang ada, kalau dikeluarkan perppu justru akan menimbulkan persoalan baru dan belum tentu DPR menyetujuinya,” ujar Farouk kepada Lombok Post.a�?Dikatakan, kondusifitas politik di daerah tergantung keseriusan partai politik dalam menjalankan demokrasi. Meski begitu, sejauh ini dia menilai partai politik justru belum memberikana�?pendidikan politik yang baik kepada rakyat. Sebaliknya, malah di dalam partai politik sendiri belum terlihat semangat demokrasi.

Selain itu, oligarki partai politik yang coba diminimalisasi saat pembahasan RUU Nomor 22 menurut dia belum terwujud. Awalnya diharapkan saat pilkada muncul calon pemimpin yang berkualitas dengan menunjukkan potensi masing-masing.a�?Pilkada serentak yang selanjutnya menimbulkan persoalan calon tunggal dinilai sebagai wujud dari demokrasi struktural. Sedangkan demokrasi yang substansial belum terealisasi maksimal.

“Kita memang berharap muncul calon yang berkualitas, punya popularitas, dan kemampuan finansial yang memadai, tapi kita lihat sendiri bahwa partai politiklah yang menentukan,” papar dia.a�?Fenomena calon tunggal yang terjadi saat ini menurut purnawirawan polisi itu hanya mampu diduga. Artinya apakah keberadaan calon tunggal merupakan hasil rekayasa perlu dibuktikan. Solusi dengan memberikan tambahan waktu tiga hari untuk KPU kembali membuka pendaftaran menuruta�?dia bukan solusi. Terlebih di beberapa daerah sudah terlihat partai politik yang terbagi sedemikian rupa.

Farouk sendiri sepakat pengunduran pelaksanaan pilkada hingga 2017 jika masih ada calon tunggal. Dengan begitu, semua pihak punya waktu untuk mempersiapkan diri baik partai politik maupun figur pemimpin di satu daerah. Dengan menunda pelaksanaan pilkada dua tahun bukan beratu menghilangkan hak asasi orang dalam politik.

Adapun persoalan lainnya menyangkut kemungkinan bertambahnya daerah yang memiliki calon tunggal, Farouk enggan menanggapinya. Menurut dia, persoalan satu calon di tujuh daerah perlu dicarikan solusi secepatnya. (tan/r4)

Related posts

Siapa Tersangka Kasus SDN 7 Terara?

Redaksi Lombok post

Zohri, Sprinter Pertama Indonesia yang Menjadi Juara Dunia

Kades Mpili a�?Todonga�? Bupati

Redaksi Lombok post

Leave a Comment