Lombok Post
Tanjung

Kaget Saat Bekerja Seperti SKPD, Peran Sekdes Tak Tergantikan

JALAN DUSUN: Sektor infrastruktur seperti jalan dusun ini menjadi prioritas desa untuk diperbaiki menggunakan anggaran ADD dan Dana Desa yang diterima.

Kucuran anggaran miliaran dari Alokasi Dana Desa APBD dan Dana Desa dari APBN, menjadikan budaya kerja desa kini berubah total. Desa tak lagi terima beres dari sisi keuangan. Namun, mereka kini seperti SKPD, yang harus mengajukan anggaran per termin, merencanakan program, lalu menyiapkan pelaporan secara mandiri.

****

TENTU saja tak semua desa siap. Ada yang terseok-seok. Bahkan, jumlahnya kebanyakan begitu di Lombok Utara. Menggunakan uang daerah dalam jumlah besar, memang tak semudah membelanjakan dana pribadi.

Desa butuh sumber daya mumpuni. Sumber daya yang benar-benar bisa bekerja dan menjalankan rencana program yang sudah tersusun.

Hal ini diakui Kepala Desa Gondang Johari. Menurutnya, saat ini kapasitas SDM yang ada di tiap desa di Lombok Utara dirasa masih sangat kurang untuk mengerjakan dan mengawal penggunaan ADD dan Dana Desa tersebut. a�?Ini hampir merata di Lombok Utara,a�? tandasnya.

Ditambahkannya, perubahan pola kerja menjadi seperti SKPD diakui menjadi keterkejutan tiap-tiap desa. Kaget dengan perubahan pola kerja tersebut, sumber daya yang ada di desa dirasa belum mampu untuk mengerjakan dan mengawal pelaksanaan program desa tersebut.

a�?Seharusnya dalam pengelolaan ADD dan Dana Desa yang masih dalam masa transisi ini komponen yang seharusnya ada juga dilengkapi pemerintah,a�? katanya.

Komponen yang dimaksud tersebut adalah pendamping kabupaten dan termasuk juga tim pelaksana desa.

Karena hingga saat ini nomenklatur kelembagaan desa belum dikeluarkan, maka desa saat ini menggunakan nomenklatur lama yakni dengan memanfaatkan perangkat desa yang ada untuk menjadi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

a�?Sekarang koordinatornya Sekdes, bendaharanya Kaur Keuangan, dan pelaksana teknisnya adalah perangkat desa dan staf yang ada,a�? ungkapnya.

Jika mengacu pada peraturan perundang-undangan, pelaksana teknis sebenarnya harus jelas. Tetapi, sampai saat ini kaur yang ada di desa diberdayakan untuk menjalankan program desa.

a�?Alhamdulillah, perangkat desa yang ada juga memiliki background pendidikan yang bagus sehingga masih bisa berjalan meskipun kita tidak memungkiri masih membutuhkan tenaga dari pemerintah,a�? katanya.

Lebih lanjut, Johari mengatakan peran sekretaris desa (sekdes) dengan regulasi yang baru seperti saat ini sangat vital. Dengan begitu sekdes tentu harus memiliki kemampuan yang lebih dari perangkat desa.

Pasalnya sekdes saat ini menjadi pemegang roda pemerintahan desa mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pembuatan laporan akhir.

a�?Tidak semua orang bisa menjadi sekdes. Pemkab seharusnya menunjuk sekdes yang memang punya ilmu mumpuni. Jangan terkesan asal tunjuk saja,a�? katanya.

Diakui Johari, saat ini pemkab terkesan asal-asalan menunjuk Sekdes yang ada. a�?Jabatan sekdes jangan dianggap jabatan remeh,a�? tandasnya.

Baru beberapa tahun bekerja jadi PNS sudah naik jadi pegawai golongan III dan menjadi sekdes. a�?Bukan berarti kita mengganggap remeh pendidikan orang tetapi ini berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi,a�? tandasnya. (bersambung/r12)

Berita Lainnya

Sekjen FPM dan BSMI Kunjungi Korban Gempa Lombok

Redaksi LombokPost

PAD Diperkirakan Sudah Tembus Rp 3 Miliar

Redaksi LombokPost

Dikpora Pertanyakan Juklak dan Juknis

Redaksi LombokPost

Warga Sekitar Tambang Khawatirkan Longsor

Redaksi LombokPost

Disbudpar dan Warga Gili Meno Gelar Mandi Safar

Redaksi LombokPost

Mantapkan Persiapan UNBK Lebih Awal

Redaksi LombokPost

Pengungsi Berharap Huntap Segera Dibangun

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Minta Fortuner Wabup Dilelang

Redaksi LombokPost

Warga Kecewa Bupati Tidak Hadir Saat Hearing di DPRD

Redaksi LombokPost