Lombok Post
Tanjung

KPU Lombok Utara Belum Cetak Peraga Kampanye

Ilustrasi pilkada
foto : lampost.co

TANJUNG – KPU Lombok Utara menetapkan, alat peraga kampanye bakal calon yang akan dicetak KPU harus sudah diserahkan tim pemenangan masing-masing calon ke KPU usai penetapan.

Divisi Teknis KPU Lombok Utara Burhan Ekwanto menerangkan, KPU sudah menyepakati penyerahan soft copy bahan kampanye yang akan dicetak, diterima KPU setelah penetapan paling lambat 26 Agustus 2015.

Untuk saat ini, KPU telah melakukan tender pengadaan barang dan jasa pada item tersebut. a�?Tender pengadaan alat peraga kampanye sudah kita umumkan, tetapi percetakannya masih harus menunggu pengumuman penetapan calon,a�? kata dia.

Burhan menyebut, penyerahan soft copy desain alat peraga kampanye mencakup baliho, spanduk, umbul-umbul dan poster. Selain alat peraga, tim juga harus menyiapkan soft copy untuk bahan kampante seperti brosur, stiker dan sejenisnya.

Sebaliknya KPU tidak berwenang untuk memproduksi atribut pasangan calon dengan item kecil yang biasa digunakan pasangan calon. Item tersebut mencakup, kaos, topi, mug, kalender, polpen, kartu nama, payung, stiker dengan ukuran kurang dari 10 cm. Item kecil bahan kampanye tersebut boleh diproduksi oleh pasangan calon dalam jumlah yang mereka inginkan.

KPUD Lombok Utara saat ini masih membatasi nominal pengadaan alat peraga dan bahan kampanye yang diproduksi di KPU, disesuaikan dengan anggaran yang ada.

KPU juga berharap bisa menyelesaikan pengadaan bahan kampanye dan diserahkan kepada tim pasangan calon, sebelum jadwal kampanye disusun oleh KPUD.

a�?Karena mekanisme pengadaannya ribet, sehingga tendernya sengaja kita dahulukan, sekitar tanggal 7 Juli lalu. Harapan kita, bisa realisasi lebih cepat,a�? ujarnya.

Seiring masuknya penetapan calon dan jadwal kampanye, KPU Lombok Utara juga akan menertibkan atribut yang berkenaan dengan pasangan bakal calon yang banyak terpampang di pinggir jalan dan di sembarang tempat.

Hanya saja, dalam penertiban ini nantinya, KPU akan bergerak melalui mekanisme dan regulasi yang telah diatur. Untuk penertiban ini sendiri, KPUD tentu akan berkoordinasi dengan SKPD terkait, seperti Pol PP, Kantor Pertamanan dan Kebersihan, Kepolisian hingga Panwaslu selaku lembaga vertikal yang merupakan tandem KPUD dalam menyelenggarakan pilkada. (puj/r12)

Berita Lainnya

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost

Sekjen FPM dan BSMI Kunjungi Korban Gempa Lombok

Redaksi LombokPost

PAD Diperkirakan Sudah Tembus Rp 3 Miliar

Redaksi LombokPost

Dikpora Pertanyakan Juklak dan Juknis

Redaksi LombokPost

Warga Sekitar Tambang Khawatirkan Longsor

Redaksi LombokPost

Disbudpar dan Warga Gili Meno Gelar Mandi Safar

Redaksi LombokPost