Lombok Post
Kriminal

Polda Geledah Kantor BKD

demo honorer k2

MATARAM – Polda NTB menggarap kasus dugaan korupsi pegawai kategori dua (K2) di Kabupaten Bima. Penyelidikan itu berdasarkan laporan dari masyarakat.

Dari laporan tersebut, Ditreskrimsus Polda NTB langsung bergerak menelusuri indikasi penyimpangan. Penyidik melakukan pengumpulan data-data dan keterangan pihak terkait.

Kabidhumas Polda NTB AKBP Tribudi Pangastuti belum mengetahui pasti penyelidikan terhadap dugaan korupsi K2 di Kabupaten Bima. Kendati demikian, ia memastikan pihaknya akan menyelidiki jika ada laporan dari masyarakat yang masuk.

“Saya belum tahu ada laporan yang masuk. Tapi kalau memang ada, pasti kami tindaklanjuti,” katanya dikonfirmasi Koran ini, kemarin (11/8).

Informasi yang dihimpun koran ini, usai mendapat laporan tim penyidik subdit III Ditreskrimsus Polda NTB langsung bergerak mencari data dan informasi. Langkah awal, mereka menurunkan tim untuk mengumpulkan data di Bima.

Tim yang diketahui berjumlah tiga orang mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima. Mereka melakukan penggeledahan dibeberapa ruangan instansi tersebut.
Kabarnya, tiga penyidik sempat menginap beberapa hari di Bima. Selama berada di Bima, tim sibuk mencari berkas berkaitan dengan kasus yang sedang diusut.

“Ada tim polda yang datang ke BKD. Mereka mencari data terkait K2,” kata salah seorang sumber Koran ini di Polda.

Ketika melakukan penggeledahan di Kantor BKD Bima, penyidik Polda NTB mendapati sejumlah berkas yang diduga berisi daftar pegawai K2. Dari kantor itu, mereka membawa beberapa kardus dokumen.

Usai mendapatkan berkas itu, tiga orang penyidik pulang Sabtu (1/8) lalu. Mereka tiba di Mataram menggunakan Bus Minggu (2/8).

a�?Kita jalan-jalan saja,a�? kata salah seorang penyidik ketika ditanya Koran ini di Terminal Mandalika Mataram usai turun bus, Minggu pagi.

Kasus K2 ini tengah mencuat di Bima. Ada indikasi penyimpangan administrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan CPNS Jalur Ketegori II (K2).

Dari 598 tenaga K2 yang lulus CPNS, terdapat 68 orang yang diduga tidak layak. Hanya saja, puluhan orang itu tetap dipaksakan masuk dalam daftar CPNS yang lolos melalui jalur K2.

SK pertama yang dimiliki 68 orang itu dikeluarkan diatas per 1 Januari 2005. Yakni Tahun 2006 dan 2007. Selain itu, mereka juga tidak memiliki SK tahunan dan SK pembagian tugas. (jlo/cr-dit/r8)

Berita Lainnya

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost

Lagi, Pelajar di Lombok Tengah Terseret Kasus Narkoba

Redaksi LombokPost

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Gubernur Yakin Kemampuan Brimob

Redaksi LombokPost

Polda Kantongi Data Baru Kasus Pengadaan Buku Madrasah

Redaksi LombokPost

Berkas Banding Merger BPR Dilimpahkan

Redaksi LombokPost

Utamakan Langkah Preventif

Redaksi LombokPost