Lombok Post
Headline Politika

Penundaan Pilkada Mataram Belum Resmi

Pilkada-Pemilu

MATARAM – Ketua KPU Mataram H M Ainul Asikin mengaku belum menerima surat penundaan pilkada Mataram dari KPU pusat. Diketahui, pendaftaran calon wali kota dan calon wakil wali kota Mataram resmi ditutup Selasa (11/8) lalu.

a�?Kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari KPU Pusat, jadi penundaan pilkada belum resmi,a�? kata Ainul Asikin kepada wartawan kemarin (12/8).

Dia juga belum dapat mengeluarkan keputusan apapun setelah pendaftaran pasangan calon resmi ditutup.Termasuk menyangkut nasib 50 anggota panitia pemungutan suara (PPS) dan enam panitia pemilihan kecamatan (PPK). Bahkan pihaknya juga belum berani berkomentar bagaimana nasib pilkada Mataram apakah akan ditunda hingga 2017 atau tidak.

PU Kota Mataram sebelumnya sudah tiga kali membuka pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Sejak dibuka 26 Juli 2015 lalu baru satu pasangan calon yang resmi mendaftar yakni pasangan H Ahyar Abduh a�� H Mohan Roliskana. Mereka diusung sembilan partai politik termasuk Partai Golkar.

Sedangkan tiga partai politik yakni Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan Partai Gerindra mengusung pasangan H Rosiady H Sayuti a�� H MNS Kasdiono (Rido) tapi urung mendaftarkan calonnya ke KPU Kota Mataram.

Adapun PPP tidak diterima KPU sebagai pengusung karena masih bersengketa. Kepengurusan PPP di tingkat pusat terbagi antara kubu Romahurmuziy dan Dzan Faridz. Sesuai PKPU 12 Tahun 2015, partai politik yang bersengketa dapat mencalonkan satu pasangan calon secara bersama-sama.

Bagaimana nasib 50 Panitia Pemungutan Suara dan enam Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Asikin menegaskan pihaknya tetap menunggu keputusan pusat. Begitu juga dengan dana pilkada.

Sementara itu Ketua Panwaslu Mataram Srino Mahyaruddin juga tidak mau berspekulasi terkait pilkada Mataram. Pihaknya masih menunggu proses yang menurut dia masih berjalan. Begitu juga terkait 50 pengawas lapangan dan 18 pengawas kecamatan.

“Apakah ditunda atau tidak tergantung Bawaslu RI, kami belum bisa bersikap karena semua masih berproses,” tandas dia.

Srino juga enggan membahas bagaimana dana pengawasan yang mencapai Rp 3 miliar. Panwaslu Mataram masih memantau dinamika politik Mataram. (tan/r4)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost