Lombok Post
Tanjung

Dewan KLU Tolak Tambah Duit untuk Panwas

Ilustrasi Dana pilkada

TANJUNG – DPRD Lombok Utara menanggapi dingin permintaan penambahan anggaran untuk Panwaslu Lombok Utara. Itu sebabnya, Panwaslu diminta mencukupkan diri dengan alokasi Rp 2,5 miliar yang kini telah mereka kantongi.

a�?Permintaan itu sah-sah saja. Namun, tidak harus dipenuhi sesuai dengan yang diminta. Kondisi anggaran daerah juga perlu dipahami,a�? ujar Anggota Badan Anggaran DPRD Lombok Utara Ardianto, kemarin (13/8).

Dijelaskannya, Panwaslu meminta tambahan Rp 2,7 miliar, telah dalam APBD Murni mendapat Rp 1 miliar. Sehingga mereka pada 2015 ini memerlukan anggaran total Rp 3,7 miliar.

Namun, Badan Anggaran hanya setuju memberi tambahan Rp 1,5 miliar di APBD Perubahan 2015. Karena itu, ketika Panwaslu tetap menginginkan anggaran dipenuhi hingga Rp 3,7 miliar, DPRD memberi isyarat penolakan.

Ardianto mengatakan, kapasitas fiskal Lombok Utara terbatas. Sehingga tidak mungkin seluruh permintaan penambahan anggaran diakomodir.

Dia mengatakan, penambahan anggaran Rp 1,5 miliar untuk Panwaslu di APBD Perubahan ini pun, didapat dengan pengurangan anggaran untuk KPU yang nilainya Rp 500 juta.

Lebih lanjut, Ardianto mengatakan, dari jumlah anggaran yang diberikan pemkab di APBD tersebut, sangat diharapkan bisa dioptimalkan Panwaslu dalam menjalankan segala tahapan yang ada.

Hal tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya Panwaslu harus memahami segala kebutuhan daerah, di mana saat ini banyak kebutuhan daerah yang harus dianggarkan dalam APBD perubahan tersebut.

Di antaranya kebutuhan yang bersifat darurat dan beberapa kebutuhan lainnya yang semestinya harus dialokasikan dalam APBD perubahan.

a�?Kita sebelumnya menginginkan Panwaslu bisa dianggarkan Rp 3 miliar, namun melihat dari anggaran yang ada untuk kebutuhan lainnya, sehingga tidak bisa kita penuhi keinginan Panwas,a�? pungkasnya.

Sementara itu, Komisioner Panwaslu Lombok Utara Adi Purmanto mengakui pesimistis bisa bergerak melaksanakan tahapan pengawasan Pilkada secara optimal. Terlebih, jika hanya dianggarkan Rp 2,5 miliar dari total anggaran Rp 3,7 miliar yang diusulkan.

Ia mengatakan, anggaran itu memang sangat diharapkan bisa dipenuhi karena kebutuhan tersebut sudah direncanakan sesuai dengan tahapan pengawasan pilkada. a�?Kita sudah susun perencanaan terkait anggaran itu. Jika tidak sesuai harapan kami tak yakin mengawasi Pilkada optimal,a�? katanya. (puj/r12)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost