Lombok Post
Headline Selong

Pemkab Lotim : Silakan Usut Tuntas

Humas.Muhammad Munir

SELONG – Kasus parsel Lombok Timur (Lotim) tahun 2014 memasuki babak baru. Polda NTB selaku pihak yang menangani kasus ini telah merampungkan sejumlah pemeriksaan. Dalam waktu dekan diperkirakan peningkatan status segera dilakukan. Terkait hal ini, Pemerintah Lotim mengatakan tak mempermasalahkan apa yang dilakukan kepolisian.

a�?a��Silakan saja diusut sampai tuntas,a�? kata Kabag Humas Lotim, Muhammad Munir, kemarin.
Ia mengatakan pemerintah daerah sudah menyerahkan semua hal itu kepada pihak yang berwenang. Segala proses hukum yang sedang berjaan, dan hasilnya kelak didukung sepenuhnya.

a�?a��Kita menghormati proses hukum yang berjalan,a�? ujarnya.
Ketika ditanya pendapat dan arahan bupati terkait hal ini, Munir mengatakan pada prinsipnya bupati juga menghormati proses yang sedang berjalan. Itu diserahkan sepenuhnya pada aparat hukum untuk menyelesaikannya.

Sebagaimana diberitakan Lombok Post kemarin, pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait sudah dirampungkan. Beberapa diantara yang menjadi terperiksa ialah sekretaris daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat itu.

Paket bantuan 2014 diduga menyimpang lantaran dua hal. Pertama dugaan bantuan yang kurang. Paket tersebut saat sampai di tangan yang menerima tak sesuai dengan spesifikasi dan harga yang sudah ditentukan. Sehingga indikasi adanya permainan anggaran untuk menguntungkan pihak tertentu menguat.

Sedangkan yang kedua ialah penyaluran bantuan pada pihak yang dianggap tak berhak. Dalam bantuan itu, ribuan PNS Lotim ikut menerima parsel yang berisi sembako itu. Padahal dalam nomenklatur yang ada hanya diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu dengan sejumlah persyaratan teknis yang harus dipenuhi.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Lotim Abdul Muhid mengatakan pada prinsipnya bantuan tersebut bertujuan baik. Yang dipertanyakan kini ialah apakah dalam penyaluran sudah sesuai aturan atau belum.
Terkait pemeriksaan polda, politisi yang satu ini mengatakan belum mengetahui apakah bisa masuk pidana atau tidak.
Namun indikator pemeriksaan diyakini memiliki dasar yang kuat.
a�?a��Silakan saja Polda jalan, karena pasti ada dasar hukumnya,a�? ujar Muhid. (yuk/r3)

Berita Lainnya

Mohan Bikin Kejutan di Mataram Jazz & World Music Festival 2018

Redaksi LombokPost

Setengah Hati Urusi Bisnis “Nakal”

Redaksi LombokPost

Jalan Terjal Memburu Para Bandar

Redaksi LombokPost

Gempa Lagi, Panik Lagi

Redaksi Lombok Post

Pintu Beasiswa Eropa Terbuka Lebar untuk Pelajar NTB

Redaksi Lombok Post

Gempa Lagi, Lombok Belum Stabil

Redaksi Lombok Post

Dompet PNS Makin Tebal, Pemkot Siapkan Rp 363 Miliar

Redaksi Lombok Post

Gubernur Blusukan di Kampus-kampus Polandia

Redaksi Lombok Post

NTB EXPO Resmi Dibuka Wagub

Redaksi Lombok Post