Lombok Post
Headline Praya

Putusan Putrie Ditunda, Warga Ngamuk

Unjukrasa: Ratusan warga Pujut, Lombok Tengah saat berunjukrasa di depan kantor Pengadilan Negeri (PN) Praya kemarin.

PRAYA – Sejumlah warga mengamuk di depan Pengadilan Negeri, Praya, Lombok Tengah (Loteng) kemarin. Hal ini terkait sidang putusan kasus perusakan Hotel Lombok Baru dengan terdakwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadis Budpar) Loteng, HL Muhammad.

Ratusan warga yang hadir sedianya menggelar aksi solidaritas untuk mendukung terdakwa yang akan mendengarkan vonis majelis hakim. Massa merasa terdakwa telah dizolimi sehingga pantas untuk dibela.

a�?Kami datang ke kantor Pengadilan Negeri (PN) Praya ini, guna mengawal orang tua kami, yang kami anggap dizolimi,a�? kata Kepala Desa (kades) Ketare, Lalu Buntaran, kemarin (27/08).

Di halaman kantor PN Praya itu, polisi menjaga pintu masuk ruang sidang. Massa yang hadir adalah gabungan warga dari sejumlah desa seperti Ketare, Tanak Awu, Pengembur, Kuta, Rambitan, Prabu dan Penujak. Mereka menuding aparat hukum memihak kepada pemodal besar di belakang para pelapor.

a�?Kalau orang tua kami divonis bersalah, jangan salahkan kami apa yang akan terjadi di Loteng ini. Orang tua kami itu bertindak benar sesuai aturan hukum pemerintah. Ingat, lahan di pantai Kuta dari Pondok Senek, hingga Benjon milik publik,a�? ujar warga.

Massa datang menggunakan puluhan kendaraan. Mereka menggelar aksi di depan pengadilan sejak pagi hari. Namun kondisi memanas setelah mengetahui hakim menunda persidangan. Aksi saling dorong antara massa dengan petugas keamanan tidak bisa dihindari. Massa juga melempar gedung PN menggunakan gelas air minum, hingga batu.

a�?Jangan gara-gara aksi kami ini, hakim membuat keputusan yang berbeda. Satu yang kami minta, tegakkan hukum yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya,a�? seru Arifin Tomi kades Rambitan.

Dia menekankan, pemerintah desa di wilayah Kuta sudah berkali-kali menyampaikan bahwa lahan tersebut milik publik. Sehingga, warga Rambitan dan Kuta yang memiliki bangunan restoran, kafe dan dagangan mematuhi kebijakan pemerintah untuk dilakukan relokasi ke pasar Seni.

Hanya saja sambung Arifin, setelah warga sepakat pindah masih Lombok Baru masih bertahan. Alhasil, warga sepakat meluluhlantahkan bangunan tersebut. Namun, seiring waktu ada pihak-pihak terkait yang berusaha menyeret nama pemerintah dan tim relokasi.

a�?Dia adalah orang tua kami HL Muhammad Putrie. Kalau seandainya, orang tua kami itu dinyatakan bersalah, lihat saja apa yang akan terjadi,a�? ancamnya.

Sementara itu, setelah majelis hakim resmi mengumumkan penundaan sidang terdakwa Putrie menghampiri para pendukungnya.

a�?Saya menyampaikan rasa terimakasih atas kedatangan keluarga saya semua di persidangan ini. Tolong, kita tetap tertib dan taat hukum,a�? serunya.

Dia merasa kedatangan ratusan keluarganya itu, merupakan wujud kepedulian mereka terhadap keadilan hukum. Karena, sebagai ketua tim relokasi dan penertiban, sekaligus Kadis Budpar, pihaknya mengaku berkerja dan bertindak atas nama perintah bupati, sesuai Surat Keputusan (SK) Nomor 172 Tahun 2013 tertanggal 12 Mei 2013.

a�?Hakim adalah wakil tuhan di dunia. Kami sangat berharap, hakim obyektif dan tidak memihak ke siapa pun. Melalui kesempatan ini juga, saya sampaikan sidang putusan saya ini, ditunda sampai 2 September,a�? sambungnya.

Mendengar penyampaian Putrie, massa kembali memanas. Mereka mendesak mejelis hakim keluar dan memberikan alasan penundaan pembacaan putusan tersebut.

a�?Jangan sampai, kami yang masuk ke dalam dengan cara kami sendiri, lalu menyeret kalian semua di dalam kantor PN,a�? seru warga.

Akibatnya dua pot bunga di halaman kantor PN pun menjadi bulan-bulanan masa. Tidak mau melihat suasana semakin tidak terkendali, polisi meminta hakim menerima massa.

a�?Kami memang menunda sidang putusan ini sampai 2 September. Hal itu kami lakukan karena ketua majelis hakim, yang juga ketua PN Praya I Nyoman Wiguna sedang berkabung. Kakaknya meninggal di Bali,a�? sambung anggota majelis hakim Imam Irsyad.

a�?Mohon dimaklumi dan bersabar. Karena, bagaimana pun kita harus menghormati adat kita masing-masing,a�? lanjut Irsyad.

Setelah mendengar penjelasan hakim, beberapa warga pun menyerukan kepada masa untuk bersama-sama menuju pantai Kuta. Di tempat itu, massa kembali meluapkan emosinya. Mereka membakar sejumlah bangunan yang dianggap liar di pantai Kuta. Termasuk, bangunan yang terbuat dari bedek Minarni pemilik Hotel Lombok Baru.

a�?Kalau Minarni dimenangkan dalam kasus ini, maka kami sepakat akan menduduki kembali lahan pantai Kuta ini. Kami akan membangun lagi, kafe, lestoran dan fasilitas lainnya. Begitu pula sebaliknya,a�? ancam warga.(dss/r3)

Berita Lainnya

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost